Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Anggap Gagal Bangun Negara

Banteng Lima Desak Pemilu Dipercepat 2012
Oleh : Surya
Kamis | 22-12-2011 | 15:18 WIB
Roy_BB_Janis.jpg Honda-Batam

Ketua PKN PDP Roy BB Janis

JAKARTA, batamtoday - Percepatan Pemilihan Umum (Pemilu) dari jadual 2014 sudah sangat mendesak mengingat semua kinerja lemabag-lembaga negara telah gagal melaksanakan tugasnya untuk membangun negara ini dengan baik. Karena itu 2012 harus digelar percepatan Pemilu yang jujur, adil dan mengadopsi semua kepentingan.

Desakan percapatan Pemilu tersebut dikemukakan Ketua Plh. PKN Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis, Kamis (22/12) di Gedung DPR RI, mewakili “Banteng Lima” yang terdiri atas PDP, PNBK, Partai Pelopor, Partai PDI dan PNI. Pada kesempatan itu hadir pimpinan Banteng Lima, yaitu Erros Djarto, Eko Suryo Santjojo, Sukarlan dan Agus Supartono.
Lebih lanjut Roy  mengatakan, dari analisa Banteng Lima, kegagala yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negaraterlihat dari indikasi keserakahan dalam perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara yang terjadi disemua jenjang pemilu, proses pembentukan UU Parpol, UU Penyelenggaraan Pemilu dan UU Pemilu yang sengaja disusun dan diundangkan untuk kepentingan sempit.
“Cara-cara curang dan memanfaatkan legalitas kekuasaan sehingga mengabaikan makna demokrasi dan kedaulatan rakyat yang berpotensi melahirkan konflik horizontal berkepanjangan,” ujar Roy.
Ketika didesak lembaga negara mana yang dinilainya gagal. Dengan diplopatis Roy menyebut pimpinan di gedung ini (DPR, MPR, DPD-red). Belum puas dengan jawaban diplomatis, wartawan menanyakan lagi siapa yang paling bertanggungjawab, Roy menunjuk dua photo di ruang pressroom DPR RI.
“Andakan tahu sendiri, lihat saja photo ini,” kata Roy sambil menunjuk photo Presiden SBY dan Wapres Boediono.
Mengenai percepatan pemilu, Roy menepis bahwa hal ini bagian dari penggulingan kekuasaan, sebab disejumlah negara percepatan pemilu merupakan hal negara. Apalagi pada 1999, Indonesia juga melaksanakan percepatan pemilu pada masa presiden BJ Habibie. “Jika konsekuensi percepatan pemilu adalah turunnya presiden itu soal lain,” katanya.
Berbagai Kegagalan
Sementara itu Ketua Umum PNBK Erron Djarot juga menegaskan perlunya percepatan pemilu mengingat kekuasaan pemerintah dan negara ini dinilainya telah gagal. Dia menyebut penegakan hukum dinodai oleh mafia peradilan dan kekuasaan mengakibatkan korupsi semakin merajalela dan koruptor semakin berjaya diseluruh lembaga negara.
Hal sama juga dikemukakan Sekjen Partai Pelopor Eko Surjosantjojo. Menurut Eko pemerintah telah membiarkan konflik fertikal dan horizontal, pembenturan antar umat beragama perampasan HAM oleh kelompok radikal, yang mengakibatkan negara dalam keadaan darurat seperti sekarang ini.
Kelima pimpinan Banteng Lima itu juga satu suara mengenai kehidupan ketatanegaraan saat ini yang menurut mereka telah terjadi penyesatan yang masif, terang benderang, sistematis dan terstruktur. Konstitusi (UUD 1945) dikaburkan pengertiannya. Pancasila dikesampingkan dan NKRI serta Bhinnekan Tunggal Ika diputarbalikan dalam konflik atar umat beraga, rasis dan etnis.
“Saya juga prihatin sosialisasi empat pilar kebangsaan oleh lembaga negara adalah penyesatan yang nyata dan merupakan upaya penghancuran NKRI yang masif, sistematis, dan terstruktur yang bersembunyi dinalik konstitusi. Banteng Lima mendesak sosialisasi segera dihentikan,” ujar Roy Janis.