Rakor di Kemenko Kemaritiman

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Manfaatkan momentum dan kesempatan pengelolaan laut dan sektor maritim untuk peningkatan ekonomi, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun minta dukungan regulasi ke pusat dalam pengembangan kelautan dan sektor kemaritiman Indonesia di Provinsi Kepri.

Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat kata Nurdin melalui rilis yang disampikan ke redaksi BATAMTODAY.COM, harus mendukung program pengembangan kemaritiman di Kepri, sehingga wilayah Kepri akan semakin hebat.

"Sayang sekali, jika Kepri tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kehebatan bangsa ini. Hilangkanlah fanatisme ego sektoral. Kalau semua mempertahankan ego, apa yang dicita-citakan tidak akan pernah terwujud," kata Nurdin, usai menghadiri Rakor Pendalaman dan Pembukaan Alur Pelayaran Baru di Selat Malaka, Pengembangan Pulau Karimun dan Pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Wisata dan Industri Baru di Ruang Rapat Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Nurdin juga mengatakan, Kepri selalu berkomitmen mempercepat proses perizinan untuk kegiatan investasi dan perekonomian. Daerah ini selalu siap mempercepat proses masuknya investasi.

Presiden Jokowi tambah mantan Wagub Kepri ini, selalu menyampaikan kalau investor tidak jadi berinvestasi di Kepri bukan karena investasinya batal, tapi mereka pindah ke negara lain.

Kadang, ketika negeri ini membicarakan dan merencanakan untuk berbuat sesuatu, negara-negara tetangga bergerak cepat menyiapkan dan membangun kesiapan dalam menampung investasi.

"Kepri ini beranda NKRI yang berhadapan dengan banyak negara tetangga. Keamanan, pertahanan dan budaya harus diperkuat. Yang terpenting ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Nurdin.

Nurdin, mengatakan, kalau ekonomi masyarakat kuat, negeri ini akan ikut kuat. Karena itu, Nurdin mengatakan pihaknya terus membangun pulau-pulau terdepan dengan phrosferity dan security.

Dalam rakor di Jakarta itu, Nurdin juga berusaha mencari dukungan regulasi pelaksanaan pembangunan di Kepri yang terfokus pada upaya percepatan masuknya investasi ke Kepri. Selain di Kemenko Kemaritiman, Gubernur juga mengadakan pertemuan dengan Kementerian Kehutanan.

"Kita harus mempercepat masuknya investasi ke Kepri. Presiden sampai mengeluarkan Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia. Semua Menteri harus mendukung," kata Nurdin.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, pada rencana aksinya, banyak kegiatan tentang pengembangan kemaritiman di Kepri.

"Harusnya dengan Perpres ini, semua kementerian di pusat harus mempermudah izin-izin untuk mendukung percepatan pembangunan di Kepri, khususnya di bidang kemaritiman. Karena Ini semua untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia. Kepri berada paling terdepan untuk itu," katanya.

Nurdin menyebutkan, salah satu upaya untuk itu adalah percepatan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Untuk mendukung Perpres itu, semua lintas kementerian diharapkan mendukung percepatan itu.

Saat ini, kata Nurdin, Kepri sangat terlambat dibandingkan negara tetangga dalam pemanfaatan potensi kemaritimannya. Kalau tidak digesa, Kepri dan negeri ini akan kehilangan kesempatan.

"Bicara potensi Kepri semua tahu, tapi sampai sekarang realisasi belum ada karena masih mempertahankan ego sektoral," kata Gubernur.

Di Kepri, seluruh pemangku kepentingan kini bahu membahu dan bersama-sama membuat daerah ini semakin maju. Malah pada kesempatan pertemuan dengan Kemenko Kemaritiman itu, Kepala BP Batam minta agar pembangunan Jembatan Batam Bintan dipercepat.

Dalam Lampiran Perpres 16 Tahun 2017, terdapat sejumlah rencana aksi untuk wilayah-wilayah di Indonesia. Untuk Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 Program Prioritas B Industri Maritim dan Konektivitas Laut, di antaranya adalah mencairkan kepadatan jumlah kapal yang melintas di kawasan Selat Philihps dan Selat Melaka. Kemudian menciptakan multiplier effect bagi ekonomi di kawasan Pantai Timur Sumatra.

Rapat itu dipimpin Deputi II Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agus Kuswandono. Tampak hadir perwakilan Kementerian Lembaga, TNI AL, Pemko Batam dan BP Batam serta BUMN seperti Pelindo I.

Editor: Udin