Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

97 Kabupaten Penghasil Kelapa Bentuk Koalisi Nasional
Oleh : Nurjali
Selasa | 28-11-2017 | 10:38 WIB
awe-teken.jpg Honda-Batam
Bupati Lingga, Alias Wello menandatangani naskah deklarasi pembentukan Koalisi Nasional Kabupaten Penghasil Kelapa disaksikan Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur (kanan), Bupati Buol, Amirudin Rauf (tengah) dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim (kiri). (Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Gorontalo - Sedikitnya 97 Kabupaten penghasil kelapa di Indonesia sepakat membentuk Koalisi Nasional Kabupaten Penghasil Kelapa (KNKPK). Kesepakatan itu diputuskan dalam sebuah acara Temu Nasional Bupati Pemerhati Kelapa di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Gorontalo, Senin (27/11/2017).

Acara temu nasional yang digagas Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, dihadiri Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko, Staf Kepresidenan RI, Albert Nego Tarigan, Direktur Eksekutif Asian and Pasific Coconut Community (APCC), Uron Salum, Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim dan sejumlah Bupati di Indonesia.

Bupati Lingga, Alias Wello terpilih sebagai salah satu anggota tim formatur bersama 17 orang Bupati lainnya, seperti Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf, Wakil Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, Suhatri Bur, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim, dan Bupati Indragiri Hilir, Riau.

"Jumlah anggota koalisi yang sudah terverikasi sebagai Kabupaten penghasil kelapa di Indonesia ada 97 Kabupaten, termasuk Lingga," ungkap Awe, sapaan akrab Bupati Lingga usai mengikuti acara Temu Nasional Bupati Pemerhati Kelapa itu.

Menurut dia, keputusan pembentukan KNKPK ini, dilandasi dengan semangat kebersamaan untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia di mata dunia internasional. Sejak beberapa tahun terakhir, nama Indonesia yang pernah menjadi penghasil kelapa terbesar dunia dengan luas areal 3,88 juta Ha, telah beralih oleh India dan Srilanka.

"Kenapa bisa begitu? Karena selama ini, komoditas tanaman kelapa yang 97 persen merupakan milik rakyat, tak tersentuh program peremajaan oleh pemerintah. Penyebab lainnya, adanya alih fungsi lahan dari perkebunan kelapa dalam menjadi perkebunan kelapa sawit," jelasnya.

Ia berharap, ke depan setelah kelembagaan KNKPK ini terbentuk, kelapa juga bisa masuk ke istana Presiden seperti halnya kopi dan komoditas pangan lainnya. Dengan demikian, anggapan sebagian orang bahwa kelapa adalah komoditas anak tiri tidak terdengar lagi.

Sebagaimana diketahui, sejak dilantik menjadi Bupati Lingga pada tanggal 17 Februari 2016 lalu, Awe langsung memimpin gerakan menanam kelapa dalam program 100 hari kerja pemerintahannya di salah satu pulau kosong, yakni di Pulau Talas, Kecamatan Senayang.

Editor: Gokli