BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Pakar Kadin Batam, Dr Ampuan Situmeang SH MH mengatakan, dalam mengambil kebijakan pembangunan di Kota Batam, pemerintah harus menggandeng Kadin Batam.

"Kadin ini juga pemerintah, sama dengan Pemko dan BP Batam. Kadin harus turut serta dalam mengambil kebijakan pembangunan," kata Ampuan dalam diskusi ekonomi yang mengambil tema 'Menata Pembangunan Batam Rempang dan Galang' di ruang rapat Kadin Batam, Batam Center, Senin (6/11/2017).

Ampuan juga menyampaikan, Kadin harus membuat keseimbangan antara Badan Penguasahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, dalam penataan kewenangan pembangunan.

Selain itu, Kadin harus menempatkan diri sebagai penyeimbang ke pusat. Serta mampu mempertanyakan kepada Dewan Kawasan dalam permasalahan mengalihkan FTZ ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Sekarang proses traspormasi, pertanyaannya kapan di putuskan? Mau dirubah kemanapun Batam ini terserah. Tapi harus ada kesepakatan bersama dulu," harapnya.

Ampuan menambahkan, harmonisasi dan regulasi yang selama ini dinilai belum dilakukan antara pemerintah di Batam. Ia berharap kepemimpinan BP Btam baru saat ini tidak lagi bersikap arogan seperti pejabat pendahulu.

"Harapannya pertemuan antara Kadin dengan BP Batam harus membawa aspirasi masyarakat dan investasi, bukan kepentingan perorangan," katanya.

Editor: Yudha