MALANG nian nasib pasangan suami istri (pasutri) ini. Lantaran tidak memiliki KTP Batam, BPJS Mandiri yang sedianya untuk menanggung biaya operasi anaknya yang lahir tanpa anus itu, tidak bisa dikeluarkan. Parahnya lagi, rekomendasi yang dikeluarkan Komisi IV DPRD Batam "tak laku" di Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial Kota Batam.

Adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan diri mereka Relawan JAMKESWATCH. Ya, sebut saja mereka mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya keluarga kurang beruntung, pasangan Tuiman dan Siti Hamiyeh, yang melahirkan putra mereka pada Kamis (12/01/2017) sekitar pukul 15.00 Wib di klinik Griya Medika Seipanas Batam secara cesar.

Sekilas, operasi cesar ini masih tidak asing terdengar di telinga masyarakat. Namun, untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak". Sepertinya ungkapan pribahasa itu yang tengah berdiam di tengah keluarga sederhana ini. Betapa tidak, bayi yang keluar dari rahim ibunya itu, terlahir tanpa anus.

Tentu saja kondisi itu berakibat fatal bagi si bayi. Sehingga pihak klinik pun menyarankan dan memberi rujukan agar keesokan harinya si mugil ini dibawa ke RSBK dan harus cepat mendapat penanganan medis lebih lanjut dari para ahli di sana.

Mendapat secarik kertas bertuliskan "Surat Rujukan", Tuiman terperanjat dan terdiam seribu bahasa. Antara bingung dan pasrah berkecamuk di benaknya. Bahkan, asap rokok Gudang Garam Merah yang keluar dari bibirnya, tak mampu memberikan jalan keluar dari persoalan yang tengah ia hadapi.

Tuiman bingung, karena kondisi keuangan keluarganya yang sangat pas-pasan. Kerap kali "jalan terjal nan berliku" harus ia hadapi, hanya untuk sekedar melontarkan kata "meminjam uang" kepada seseorang. Namun tetap saja, seribu satu alasan dia dapat hanya untuk menolak secara halus permohonan pinjaman itu.

Ya begitulah, ternyata tak seindah yang dibayangkan Tuiman, saat pertama berangkat dari kampung halaman menuju gegap-gempitanya kota metropolitan Batam ini. Sebab, jangankan untuk dapat lebih, untuk biaya hidup sehari-hari saja pun cukup sulit ia dapatkan.

Namun, di sela kepiluan hati atas derita yang diderita putranya itu, sambil memohon ia pun berpasrah diri bahwa tiada satupun tempat yang pantas untuk mengadu kecuali kepada-Nya.

Gayung bersambut, tak lama berselang Tuiman didatangi oleh beberapa orang yang menamakan diri mereka Relawan Jamkes Watch, serta menawarkan bantuan pengurusan (advokasi) administrasi demi kelancaran operasi putranya itu. Tentu saja Tuiman senang bukan kepalang, mereka laksana malaikat di mata Tuiman.

Proses administrasi pun dimulai. Di tingkat RT dan RW surat rekomendasi pengurusan BPJS Mandiri masih berjalan mulus. hanya saja, sampai di kelurahan, surat rekomendasi itu ditolak. Alasannya sepele, orangtua pasien bukan warga Batam dan belum memiliki KTP Batam.

Mendapat penolakan, para relawan ini tidak kehabisan akal. Mereka mendatangi Komisi IV DPRD Kota Batam untuk meminta rekomendasi agar biaya pasien bisa dicover oleh Pemerintah Kota Batam.

Setelah melakukan sedikit diskusi dengan Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari, surat rekomendasi pun keluar untuk dilanjutkan ke Dinkes Batam dan Dinsos Batam.

Karena persoalan waktu yang sudah sore dan kantor Dinkes Batam dan Dinsos Batam juga sudah tutup, akhirnya para relawan ini memutuskan, melanjutkan surat rekomendasi tersebut pada Senin (16/01/2017).

Di sisi lain, bayi mungil tadi memang sudah masuk ke RSBK Batam sesuai jadwal. Namun lagi-lagi, masalah administrasi yang menjadi kendala utama. Dan entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba si bayi mungil kembali dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros, Senin (16/01/2017). Sebab, kondisinya sangat parah dan harus segera dibedah untuk penanganan medis lebih lanjut.

Tepat pukul 12.00 Wib, si bayi mungil itu langsung dirujuk ke RS Awal Bross Batam. Tanpa bla bla bla, pasien langsung mendapat penanganan dan bahkan sorenya pasien juga langsung dioperasi. Dan cerita si bayi mungil selesai sampai di situ, karena telah mendapatkan pertolongan dari para ahlinya.

• Baca: Kabupaten Bintan, Masih Indonesia-kah?

Namun, tepat di hari Rabu, 25 Januari 2017, surat rekomendasi yang dikeluarkan Komisi IV DPRD Kota Batam, ditolak oleh Dinkes Kota Batam. Surat penolakan itu juga sudah sampai ke DPRD Kota Batam.

Tahu apa yang menjadi alasan penolakan Dinkes Kota Batam? "Keluarga Pasien Bukan Warga Batam". Ya, kalimat itulah yang tertera di dalam surat penolakan itu. Tentu saja kejadian itu menambah perbendaharaan kasus pasien di rumah sakit.

Setelah pertanyaan ini terlontar atas kasus yang hampir mirip terjadi di Bintan baru-baru ini, kini kembali kita harus bertanya, "Kota Batam, masih Indonesia-kah???"

Editor: Udin