Masa Depan Batam Tergantung Menko Darmin

BATAMTODAY.COM, Batam - Kadin Batam dan Kepri telah menyampaikan kondisi terkini Batam ke Presiden RI Joko Widodo. Aspirasi masyarakat dan pengusaha juga dilaporakan dalam pertemuan khusus, usai Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan Presiden Jokowi sudah mengetahui persoalan ekonomi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah di Batam. Presiden pun memerintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Adapun aspirasi yang disampaikan Kadin Batam dan Kepri kepada Presiden, meliputi pembatalan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 148 tahun 2016 yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, mengevaluasi dan menarik kembali 7 pimpinan BP Batam yang tidak komunikatif, serta menuntaskan dualisme kewenangan di Batam.

"Presiden berjanji menuntaskan persoalan yang terjadi di Batam. Beliau (Presiden Jokowi) telah memerintahkan Menko Darmin untuk menyelesaikannya," kata Jadi, lewat pesan yang dikirim ke BATAMTODAY.COM, Jumat (2/12/2016) pagi.

Jadi pun berharap, persoalan di Batam bisa tuntas secepatnya. Perintah Presiden terhadap Menko Perekonomian yang juga didengar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bisa dijalankan agar perekonomian di Batam dan Kepri bisa bangkit dari keterpurukan.

"Kadin Batam dan Kepri sudah berusaha maksimal. Sekarang tinggal menunggu kebijakan dan keputusan pemerintah pusat. Kadin tidak pada posisi memaksakan kehendak," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Kadin Kepri Ahmad Maruf Maulana juga menyampaikan, jika Presiden Jokowi telah memerintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, untuk menuntaskan persoalan yang terjadi di Batam, secepatnya. Hal itu disampaikan dalam pertemuan khusus bersama Kadin Kepri dan perwakilan pengusaha di Batam.

"Presiden setuju Dewan Kawasan Batam di bawah kendali Gubernur Kepri," tulis Maruf, dalam pesan yang diterima BATAMTODAY.COM, Kamis 1/12/2016).

• Baca: Jokowi Perintahkan Menko Darmin Tuntaskan Permasalahan Batam

Tak hanya itu, kata Maruf lagi, Presiden Jokowi juga memerintahkan Menko Darmin untuk mengevaluasi 7 pimpinan BP Batam, yang dinilai kurang mampu mengembangkan pembangunan ekonomi di Kota Batam.

"Tujuh pimpinan BP Batam juga akan dievaluasi ulang," ujar Maruf.

Editor: Yudha

---