Kelanjutan Sidang Gugatan Kepemilikan BCC Hotel Batam

Giliran Conti Gugat Para Pemegang Saham
Oleh : Gokli Nainggolan
Jum'at | 01-04-2016 | 11:50 WIB
FOTO PERDATA.jpg
Inilah para tergugat yang diseret Conti Candra ke PN Batam (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Batam - Sidang gugatan kasus kepemilikan BCC Hotel Batam terus berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (31/3/2016). Kali ini, gilirang Conti Candra yang menggugat Tijpta Fudjiarta atas pemegang saham dan kepemilikan BCC Hotel.

Selain menggugat Tijpta Fudjiarta sebagai tergugat 1, Conti juga menggungat beberapa pihak. Diantaranya adalah Rikardo Fudjiarta, putra sulung Tijpta Fudjiarta sebagai tergugat II. Kemudian Jenny, putri Tjipta Fudjiarta sebagai tergugat III.

Kemudian, Jauhari sebagai tergugat IV, Toh York Yee Winston sebagai tergugat V, Anly Cenggana sebagai tergugat VI, Syafudin sebagai tergugat VII. Juga, Wie Meng turut tergugat I, Hasan turut tergugat II, Andres Sie turut tergugat III dan Sutriswi turut tergugat IV.

Conti sebagai penggugat yang diwakili oleh Penasihat Hukum (PH)-nya, Mince Hamzah dan Edward, menghadirkan saksi ahli DR Gunawan Jaya Putra, dan saksi Hendra mantan karyawan. 

Dalam keterangannya, saksi ahli menjelaskan terhadap akta perusahan dan perbedaan jual beli saham dan jual beli. Saksi Ahli menerangkan ilustrasi yang disampaikan penggugat terkait pembelian saham BCC Hotel.

Saksi ahli menyatakan pembelihan saham tidak termasuk dalam membeli perusahaan. Namun jika membeli perusahaan otomatis menguasai saham.

"Jika beli saham saja, belum bisa dikatakan menguasai perusahaan. Namun kalau membeli perusahaan, sudah pasti menguasai saham. Seperti saya membeli saham lima persen suatu perusahaan, belum bisa dikatakan saya kuasai perusahaan. Jual beli saham, hanya meliputi jumlah saham yang disetor sesuai dengan ada ketentuan. Kalau jual beli aset, sama dengan jual perusahaan," papar saksi ahl.

Selain itu, saksi ahli juga menjelaskan tentang jual beli saham yang dituangkan dalam akta notaris. Jika dalam akta disebutkan membeli saham, dan kemudian diketahui belum bisa menunjukan buktinya pembelian saham, maka belum bisa dikatakan menguasai saham.

Begitu juga jika salah satu pihak tidak mengahdiri dalam penandatangan akta notaris terhadap jual beli saham, makan belum dianggap sah.

"Karena sebelum ditandatangani akta jual beli saham, maka notaris wajib membacakan dihadapan para pihak. Bagaimana bisa jika salah satu pihak tidak hadir, namun sudah dikatakan membeli," tambah.

Mince melanjutkan, berawal dari empat dari lima pemegang saham ingin melepaskan atau menjual sahamnya. Kemudian diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham membuat akta, tentang penjualan saham kepada salah satu pemegang saham.

Tetapi dengan adanya akta tersebut salah satu pemegang saham itu belum menjadi pemilik saham seluruhnya, lantaran masih wacana.

"Akta itu masih wacana, empat orang pemilik saham akan menjual sahamnya kepada salah satu pemegang saham yang tinggal sendiri itu, naman dia bukan menjadi pemilik saham sepenuhnya," katanya.

Mengenai proses pembayaran penjualan saham itu kembali dibuatkan akta yang isinya mengatur nilai pembayaran bertahap dan waktu pembayarannya.

Para pemegang saham kembali membatalkan akta tersebut dan dituangkan pada akta baru. Karena salah satu pemilk saham yang masih bertahan mendapat pendamping.

"Apakah pembatalan akta tersebut dianggap sah atau bagiamana menurut hukum," tanya Penggugat kepada Saksi Ahli.

Saksi ahli menjawab, jika ada pendamping untuk membeli saham, maka harus dituangkan dalam RUPS dan dituangkan dalam akta.

"Jadi harus ada RUPS, pendamping tidak bisa menguasai perusahaan. Dan pendamping harus bisa menunjukan bukti setoran beli saham," kata saksi ahli.

Editor: Dardani

Berita Lainnya

Satgas Terpadu Judi Online Bakal Kolaborasi dengan Interpol

25-04-2024 | 14:24 WIB

Terdakwa Riki Lim Hadirkan Saksi Dadakan, Hakim David: Jangan Sesukamu Ngomong di Sini

25-04-2024 | 13:24 WIB

Bahaya! 3,2 Juta Penduduk Indonesia Bermain Judi Online

25-04-2024 | 13:04 WIB