Inilah Aturan Tata Kelola Kios Air ATB
Oleh : Roni Ginting
Sabtu | 06-02-2016 | 12:10 WIB
Air-PDAM.jpg
Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Batam - Beberapa kios air telah menggunakan air melebihi konsumsi kebutuhan air bersih dari warga yang tercatat berdomisili di kawasan tersebut. Apalagi air baku di Batam juga terbatas dan hanya mengandalkan air hujan.

Oleh karena itu, sewajarnya jika PT Adhya Tirta Batam (ATB) menerapkan acuan penggunaan air bersih kios air berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 8 mengenai standar kebutuhan pokok air minum.
 
"Oleh karena itu, perusahaan air minum terbaik di Indonesia tersebut melaksanakan penertiban ulang untuk pengelolaan kios air," kata Enriqo Moreno, Corporate Communication Manager ATB, Sabtu (6/2/2016).

Disamping telah berdiskusi dengan pihak BP Batam, Pemerintah Kota Batam dan beberapa pihak yang berkepentingan lainnya, ATB telah melakukan sosialisasi dengan memanggil semua pengelola kios air dan Kelurahan sebagai wakil Pemerintahan di lokasi terkait.
 
Lanjutnya, hampir seluruh pengelola kios air dan Lurah setempat telah hadir untuk mengikuti acara sosialisasi tersebut. Pengelola ditawarkan untuk mengelola kios air yang disesuaikan dengan tata cara yang telah diatur dalam Perjanjian Konsesi dan aturan-aturan lainnya yang terkait. 

"ATB juga telah memberikan masa tenggang waktu sewajarnya dalam proses melengkapi persyaratan yang telah ditentukan," terangnya.
 
Berikut aturan tata kelola kios air ATB :
1. Kios air harus dikelola secara perorangan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari warga dan Kelurahan, serta izin buffer zone dari BP Batam.
2. Pipa dan meter air harus berdiameter 1 inchi.
3. Distribusi air menggunakan sistem curah melalui tanki kios air ATB.
4. Penggunaan air dibatasi dengan mengacu pada Permendagri No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 8 mengenai standar kebutuhan pokok air minum.
5. Pemerintah (Lurah/Camat) dilibatkan langsung dalam tatacara pengelolaan pendistribusian dan tarif yang disepakati.
6. ATB dan pengelola menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS), yang diketahui oleh Lurah setempat.
7. Periode pengelolaan kios air harus disesuaikan dengan izin  buffer zone yang diberikan oleh oleh BP Batam.

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Polda Kepri Mutasi 703 Personel, Tingkatkan Efisiensi dan Layanan Publik

23-12-2024 | 16:04 WIB

Polresta Tanjungpinang Gelar Pengecekan Senjata Api untuk Menjamin Disiplin dan Keamanan

23-12-2024 | 15:44 WIB

Unjuk Rasa di Kantor BP Batam, Aliansi Mahasiswa Kritik PSN Rempang Eco-City

23-12-2024 | 14:44 WIB