Walah, Ternyata PT Amtek Engineering Tak Punya HRD

Walah, Ternyata PT Amtek Engineering Tak Punya HRD

Oleh : Ahmad Rohmadi

Kamis | 14-01-2016 | 17:22 WIB

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging.

BATAMTODAY.COM, Batam - PT Amtek Engineering ternyata selama ini tidak mempunyai Human Resources Development (HRD) yang biasanya menangani hubungan kerja antara karyawan dengan manajemen.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging mengatakan bahwa hal itu terungkap saat pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait mogoknya karyawan.

"Kita ingin tahu pokok permasalahannya , tapi saat kita meminta untuk dihadirkan HRD-nya ternyata tidak ada," kata Uba, Kamis (14/1/2015).

Karena itu, Uba menilai tidak ada keseriusan dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini dituntut oleh karyawan PT Amtek Engineering tersebut.

Padahal, menurutnya, apa yang menjadi tuntutan karyawan adalah hal yang wajar dimana hanya meminta kejelasan terkait status perusahaan menyusul adanya pergantian kepemilikan saham.

"Seharusnya kan HRD yang menjelaskan, karena tidak ada tentu informasi yang berkembang kan simpang siur dan akhirnya terjadilah mogok kerja," katanya.

Dijelaskan Uba, perusahaan mengatakan tidak perubahan namun di sisi lain ternyata pihak perusahaan telah menyiapkan pengacara untuk menjelaskan dan menurutnya pengacara sendiri sudah menyiapkan perdebatan pasal 163 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya hal itu menimbulkan kontradiktif, jika memang tidak ada perubahan status menurutnya tidak perlu menyiapkan pengacara, cukup dengan mejelaskan kepada karyawan.

"Kan bisa dijelaskan secara transparan, tidak perlu dilakukan secara tertutup begitu," katanya. Baca: Ratusan Karyawan PT Amtek Engineering Batam Masih Mogok Kerja

Karena itu, ia mendorong agar kedua belah pihak segera membuat Perjanjian Bersama (PB) antara perusahaan dan karyawan yang isinya tentang status hukum perusahaan bahwa namannya tidak akan berubah dan kedua status hukum masa kerja karyawan yang tidak boleh diulang lagi dan juga terkait HRD.

Kemudian selain itu, anggota Fraksi Hati Nurani Bangsa itu juga menilai masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam selaku pemerintah yang mempunyai tanggungjawab tentang tenaga kerja.

Sampai pukul 15.45 WIB anggota Komisi IV DPRD Batam belum selesai melakukan pembahasan dengan perusahan dan karyawan sehingga belum ada keputusan bersama.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

KKP Galang Dukungan Internasional Perluas Kawasan Konservasi Laut

Satgas Terpadu Judi Online Bakal Kolaborasi dengan Interpol

Indonesia-Vietnam Targetkan Perdagangan Bilateral USD 18 Miliar pada 2028

Pemerintah Sambut Baik Minat Jepang Kembangkan 5G Open RAN di Indonesia

Terdakwa Riki Lim Hadirkan Saksi Dadakan, Hakim David: Jangan Sesukamu Ngomong di Sini

Bahaya! 3,2 Juta Penduduk Indonesia Bermain Judi Online

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Satreskrim Polres Bintan Tetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang sebagai Tersangka

ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat Satu Unit Apartemen

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

Tidak Terima Nama Baiknya Tercemar, Warga Tanjungpinang Ini Laporkan Akun TikTok @Jefri.Lie ke Polisi

Kapolres Bintan Pastikan Kasus Limbah B3 di Tanjunguban Diproses Usai Penetapan Legislatif

PT Pelni Buka Lowongan Kerja bagi yang Berpengalaman di Kapal Barang

Korban Laka Kerja Masjid Agung Batam Center Sebut PT Adhi Karya Lepas Tanggung Jawab

Anggaran Pelatihan dan Sertifikasi di Disnaker Batam Capai Rp 15 Miliar, Mustofa: Hasilnya Minim