Panwaslu Sebut Banyak Laporan Pelanggaran Pemilu Tak Memenuhi Syarat

Panwaslu Sebut Banyak Laporan Pelanggaran Pemilu Tak Memenuhi Syarat

Oleh : Romi Chandra

Selasa | 15-12-2015 | 11:23 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Selama proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dimulai dari masa pencoblosan pada 9 Desember kemarin, terdapat 17 laporan pelanggaran yang diterima Panwaslu. Namun banyak diantara laporan itu tidak memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut.

Anggota Panwaslu Batam Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu, Haryanto, mengatakan, laporan yang masuk tersebut kebanyakan hanya sebatas laporan. Saat ditindaklanjuti ke lapangan, tidak ditemukan keterangan yang menguatkan pelanggaran itu.

"Contohnya saja, ada laporan yang mengatakan terjadinya kecurangan dalam pemungutan suara, ada yang menggunakan hak pilih orang lain, atau terjadi politik uang. Namun di lapangan, petugas kita tidak menemukan saksi-saksi yang mampu menguatkan laporan itu, sehingga tidak bisa kita proses," terangnya, Selasa (15/12/2015).

Sementara untuk indikasi politik uang yang terjadi di Bengkong Sadai, hingga kini masih diproses. Namun pihaknya terkendala karena yang diduga pelaku sudah kabur duluan.

"Indikasi politik uang ini memang ditemukan oleh TNI, namun TNI maupun Polri tidak memiliki hak pilih, sehingga tidak boleh melaporkan pada Panwaslu. Dengan kata lain, kecurangan ini menjadi temuan dari Panwaslu," tambah Haryanto.

Selain itu, pihaknya bersama tim Gakkumdu, kemarin, Senin (14/12/2015), sudah melakukan sidang dan meminta keterangan pada saksi. Namun terduga pelaku, yakni Alex, diketahui sudah kabur ke Jakarta.

"Sepertinya yang bersangkutan sudah kabur duluan karena ketakutan. Tapi kita terus proses kasus ini," lanjutnya.

Berbeda dengan tindak pidana umum lainnya, pelanggaran yang terjadi dalam masa pemilu memiliki waktu kedaluwarsa, yakni maksimal dalam 7 hari setelah kejadian harus diproses. "Prosesnya itu bisa dilakukan jika semua data lengkap," pungkasnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Hadiri Raker IKA UNRI, Gubernur Ansar Ajak Berkontribusi Majukan Provinsi Kepri

Tantangan Kemajuan Industri Makanan Serta Dampak Gangguan Ginjal Bagi Anak

Pemprov Beri Bantuan Pendidikan Hingga Pembangunan Infrastruktur Rp 31 M untuk Masyarakat Bintan

WhatsApp Uji Fitur Pilih Foto dari Album untuk Berbagi

Ansar Serahkan Bantuan Rp 29,6 Miliar untuk 3 Kecamatan di Kabupaten Bintan

Panglima TNI Mutasi 256 Pati, Termasuk Kapuspen TNI dan Kadispenad

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

KPPAD Anambas Soroti Kasus Anak di Bawah Umur Live Peragakan Adegan Berhubungan Badan

Gelapkan Uang Rekan Bisnisnya Rp 1,2 Miliar, Pengusaha Nikel Dituntut 3 Tahun Penjara

Polri Amankan Ribuan Ballpres Berisi Pakaian Bekas Impor Ilegal