Cegah Hoaks, Kominfo dan Platform Digital Bentuk Satgas Bersama

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama platform digital resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bersama untuk memoderasi penyebaran konten hoaks terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan ruang digital tetap kondusif selama masa kampanye berlangsung.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan Satgas Bersama akan bertindak cepat dalam menangani konten negatif selama periode kampanye.

"Kominfo dan platform-platform digital telah membentuk satgas bersama. Jadi, penanganan konten hoaks bisa dilakukan dengan cepat. Selama 55 hari ini, kami akan melakukan patroli digital secara bersama-sama," ujarnya, dalam Deklarasi Pilkada Damai 2024 dan Anti-Hoaks di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (03/10/2024), demikian dikutip laman Kominfo.

Budi Arie mengungkapkan bahwa penyebaran hoaks terkait Pilkada Serentak 2024 sejauh ini masih tergolong rendah. Hingga kini, baru ditemukan enam kasus hoaks terkait Pilkada. Namun, pembentukan Satgas Bersama ini tetap diperlukan untuk mencegah peningkatan jumlah hoaks yang mungkin terjadi seiring mendekatnya hari pemungutan suara.

"Penurunan hoaks terkait Pilkada di tahun 2024 ini cukup signifikan. Semoga tidak ada kenaikan yang berarti sampai Pilkada berlangsung," jelasnya.

Lebih lanjut, Menkominfo meminta seluruh kandidat dan tim kampanye dalam Pilkada Serentak 2024 untuk menjaga ruang digital dari penyebaran informasi palsu. "Saya mengimbau agar semua pihak melakukan kampanye dengan cara-cara yang baik dan tidak menyebarkan hoaks," kata Budi Arie.

Menteri Budi Arie juga mengajak media dan seluruh elemen masyarakat untuk turut menciptakan suasana Pilkada yang damai dan edukatif. "Mari bersama-sama menjaga agar Pilkada Serentak 2024 berjalan baik. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan media dan platform digital untuk menjaga ruang publik yang lebih bijak, teduh, damai, dan edukatif bagi masyarakat," tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi potensi penyebaran hoaks yang dapat merusak proses demokrasi selama Pilkada Serentak 2024.

Editor: Gokli

---