Dilanda Pandemi Covid-19, Realisasi Pendapatan APBD Batam 2021 Capai 94,37 Persen
Oleh : Aldy
Rabu | 23-03-2022 | 21:52 WIB
paripurna_lkpl-apbd-2021-btm-001122.jpg
Paripurna penyampaian LKPJ Wali Kota Batam tahun 2021 kepada DPRD Batam, Rabu (23/3/2022). (Foto: Aldy)

BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Wali Kota Amsakar Achmad menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam tahun 2021 kepada DPRD Batam pada sidang paripurna ke-9 masa sidang II-2022, Rabu (23/3/2022).

Amsakar Achmad menjelaskan, dengan melandanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021, turut mempengaruhi target dan realisasi anggaran Pemerintah Kota Batam, baik dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer maupun pendapatan lain yang sah, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan pembangunan tahun 2021 mengalami perubahan.

Target pendapatan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,668 triliun dan terlealisa sebesar Rp 2,527 triliun atau setara dengan 94,37 persen. Target belanja sebesar Rp 2,938 triliun, terealisasi sebesar Rp 2,643 triliun atau setara dengan 89,94 persen.

"Penjelasan secara rinci target dan realisasi pendapatan dan belanja Kota Batam melalui APBD tahun 2021, bisa dilihat pada buku LKPJ Wali Kota Batam," jelas Amsakar Achmad.

Kemudian, target penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021, sebesar Rp 270 milyar lebih. Terealisasi 100 persen.

Di samping itu, dalam penyampaian LKPJ ini, juga disampaikan hasil penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lainnya. "Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, telah diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan, termasuk tindak lanjut rekomendasi DPRD Batam," ungkapnya.

Beberapa pencapaian dan penghargaan juga disampaikan Wakil Wali Kota Batam, sebagai bukti pengakuan dari pihak luar atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. "Semua keberhasilan, tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan dari DPRD Batam serta masyarakat luas. Kiranya laporan ini dapat dilakukan pembahasan, sesuai dengan tingkatan pembahasan yang diatur dalam perundang undangan," tutupnya.

Editor: Gokli