Ketua SPSI Kepri Dukung Komisi IV DPRD Batam Tuntaskan Persoalan Buruh di PT SMOE Indonesia

BATAMTODAY.COM, Batam - Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi IV DPRD Batam ke PT SMOE Indonesia di Kabil, Nongsa, beberapa waktu lalu, mendapat dukungan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepri.

SPSI berharap Komisi IV DPRD Batam bisa menuntaskan persoalan buruh di PT SMOE Indonesia, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan kontrak kerja 6 ribu karyawan yang tidak diberikan manajemen.

Memang, Sidak itu menuai kritikan dari Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk. Di mana, Jadi menilai sidak itu, bisa mengganggu iklim investasi di Batam dan juga Sidak itu dianggap bermasalah karena tidak ada izin dari BP Kawasan Batam.

• BACA JUGA: Pimpinan PT SMOE Indonesia Tak Bisa Hadir, RDP dengan Komisi IV DPRD Batam Ditunda

Namun, bagi SPSI Kepri, Sidak Komisi IV DPRD Batam itu sudah tepat, untuk mengetahui langsung persoalan buruh di lapangan. PT SMOE Indonesia, yang disebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan kontrak kerja 6 karyawan lainnya bermasalah.

"PT SMOE Indonesia adalah salah satu perusahaan yang paling banyak masalah dengan karyawan terkait aturan perburuhan dan sepertinya perusahaan tersebut merasa kebal hukum. Di sana, terjadi PHK suka-suka, kontrak karyawan yang tidak jelas, termasuk intimidasi terhadap karyawan," ungkap Saiful Badri Sofyan, Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, saat ditemui di Kantor SPSI, Mega Legenda, Kecamatan Batam Kota, Senin (14/2/2022).

• BACA JUGA: Sidak Komisi IV DPRD Batam ke PT SMOE Kabil Dinilai Ganggu Iklim Dunia Usaha

Lanjut Saiful, pihaknya sangat menyangkan, perlakukan tidak menyenangkan yang diterima anggota Komisi IV DPRD Batam saat Sidak ke PT SMOE Indonesia.

Dikatakan Saiful, kritikan Ketua Kadin Batam terkait Sidak yang dilakukan Komisi IV DPRD Batam, salah besar. "Saya ingatkan kepada Ketua Kadin Batam (Jadi Rajagukguk), jangan sedikit-sedikit alasan investasi. Investasi itu tujuannya kesejahteraan rakyat, bukan menindas rakyat (pekerja), kita butuh investasi, tetapi bukan untuk dijajah, bukan untuk menghilangkan marwah," tegas Saiful.

"Kita mendukung Komisi IV DPRD Batam, apabila yang dilakukan para wakil rayat itu tidak tembus, maka kami akan turun bersama-sama ke sana, kalau bisa dengan jumlah massa yang banyak," tutupnya.

Editor: Gokli

---