Ketua Apindo Kepri Imbau Masyarakat Jangan Takut Divaksin Covid-19

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah tengah genjar-ganjarnya melakukan vaksinasi kepada seluruh warga Indonesia, termaksut Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang dekat dengan Negara Singapura dan Malaysia.

Vaksinasi Covid-19 dosis kedua sudah disuntikan pada Jumat (29/01/2021). Secara simbolis, vaksin diberikan kepada pejabat di lingkungan Pemko Batam, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengusaha di Kantor Wali Kota Batam.

Termaksut Ketua Apindo Kepri, Ir Cahya yang telah disuntik vaksin. Sempat dua kali gagal divaksin karena tensi darah melewati batas toleransi. Akhirnya ketua Apindo Cahya berhasil menerima vaksin di lantai 4 Pemko Batam.

"Saya berterimakasih kepada Pak Wali yang memberi kami kesempatan pertama untuk mendapatkan vaksin ini," ujar Cahya, usai menerima suntik vaksin.

Ia mengaku dari awal program Pemerintah Pusat untuk memvaksinasi seluruh warga Indonesia sangat setuju. Namun lantaran tensi darah melewati batas kerap gagal disuntik vaksin.

"Saya berharap teman-teman pengusaha di Apindo dan masyarakat dapat ikut serta mensuskseskan program pemerintah. Vaksin ini aman dan nyaman, tidak perlu khawatir adanya efek-efek sampingnya. Jujur saya tidak merasakan efek apapun setelah menerima vaksin ini," tuturnya.

Ia menambahkan dengan masyarakat Indonesia divaksi yakin ke depan penekanan penyebaran Covid-19, khususnya di Kepri dapat teratasi. Tentunya pemulihan ekonomi juga segera dapat bisa terwujud.

"Saya menyarankan agar masyarakat bersedia segera divaksin jika sudah diinformasi pemerintah. Karena dengan vaksin, kita akan dapat segera mengendalikan penyebaran Covid-19. Tentunya kita berharap pemulihan ekonomi juga segera bisa terwujud," tegas Cahya.

Cahya menambahakan, meminta pemerintah dapat mengadakan vaksin secara mandiri. "Kami meminta agar pemerintah mengadakan vaksin mandiri, artinya teman-teman pengusaha maupun masyarakat yang mampu bisa vaksin dengan biaya sendiri. Ini tentu bisa meringankan beban subsidi pemerintah untuk vaksin masyarakat Indonesia. Tetapi vaksin mandiri harus dikelola pemerintah untuk menghindari pemasulan vaksin di masyarakat," pungkasnya.

Editor: Gokli

---