HNSI Minta Pemprov Kepri Jadikan Nelayan Garda Terdepan Jaga Perbatasan

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yussuf Solichien meminta agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadikan nelayan sebagai garda terdepan dalam membantu aparat keamanan menjaga wilayah perbatasan.

Pihaknya menjelaskan hal tersebut, dikarenakan masih terbatasnya armada perang ataupun Kapal Perang milik TNI Angkatan Laut (AL) yang bertugas menjaga perbatasan laut Indonesia, terutama di kawasan Natuna dimana masih adanya ditemukan tindakan ilegal fishing.

"Kita sendiri sebagai negara kepulauan, tentunya sangat riskan sekali dengan masuknya pihak asing ke wilayah perairan kita. Pemberdayaan nelayan juga bisa dimanfaatkan sebagai mata dan telinga, untuk membantu kerja dari aparat keamanan kita," ujarnya, di Sahid Hotel and Convention Center, Sabtu (19/1/2019) siang.

Dengan luas wilayah perairan di Kepri yang sangat luas, pihaknya bahkan melihat seharusnya sebanyak 96 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri berasal dari hasil perikanan. Namun berdasarkan hasil laporan HNSI Provinsi Kepri, bahwa saat ini pemberdayaan nelayan masih belum dilakukan secara maksimal.

"Ada empat poin penting yang harus disupport oleh Pemkab dan Pemprov berdasarkan UU nomor 7 tahun 2016. Diantaranya subsidi kapal, alat tangkap, BBM, dan juga modal," tambahnya.

Namun ia juga mengakui, adanya permasalahan tersebut juga terjadi pada Pemerintah Pusat. Yang dianggap masih kurang maksimal, dalam memberdayakan nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Hal ini bisa kita lihat dari kapal nelayan milik kita, yang sudah ketinggalan tehnologi dan juga besarnya dari kapal-kapal nelayan asing yang terus saja melakukan pencurian di wilayah perairan kita," pungkasnya.

Editor: Yudha

---