Anambas

BATAMTODAY.COM, Anambas - Bakal calon Bupati - Wakil Bupati 2020 - 2025, Abdul Haris - Wan Zuhendra menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU Kepulauan Anambas, Jumat (4/5/2020). Pasang tersebut, menjadi pasangan pertama yang menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU.

Ketua KPU Kepulauan Anambas, Jupri Budi mengatakan bahwa, Jumat (4/9/2020) merupakan hari pertama pendaftaran bakal calon Bupati-Wakil Bupati dibuka.

BATAMTODAY.COM, Anambas - Pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Anambas, Abdul Haris-Wan Zuhendra mendapat dukungan 70 persen keterwakilan di lembaga legislatif. Ini diketahui saat Paslon ini melakukan deklarasi di Aula Siantan Nur, Jumat (4/9/2020).

Abdul Haris dalam sambutannya bersyukur atas dukungan 7 partai untuk menghadapi Pilkada 2020."Terimakasih atas dukungan Parpol PPP, PDI-P, Demokrat, Nasdem, Gerindra, Perindo dan Golkar," ujar Haris yang didampingi oleh Wan Zuhendra serta pimpinan Partai Politik Pengusung.

BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah dan DPRD Kepulauan Anambas mengajak HNSI serta Perwakilan Nelayan menyampaikan desakan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kepri, DPR RI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pasalnya, Pemerintah Daerah tak punya kewenangan untuk menindaklanjuti desakan para nelayan. "Saat ini Pemda Anambas tak punya kewenangan untuk mengurus kelautan dan perikanan. Tetapi kami sudah berulang kali menyampaikan keluhan nelayan kepada Pemerintah Pusat. Tetapi belum ada reaksi," ucap Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris didampingi Wakil Bupati, Wan Zuhendra, Ketua dan Anggota DPRD serta OPD menanggapi desakan para demonstran, Kamis (3/9/2020).

BATAMTODAY.COM, Anambas - Para nelayan Kepulauan Anambas mengungkapkan alasan mereka menolak kapal cantrang/trawl. Yaitu, alat tangkap cantrang/trawl merusak ekosistem laut, sehingga mengurangi hasil tangkap nelayan. Kemudian, kapal mayang itu sudah melanggar zonasi wilayah tangkap.

"Zonasi wilayah tangkap mayang sudah di atur yaitu 12 mil dari pantai. Tetapi nyatanya saat ini, para kapal mayang tersebut sudah melanggar zonasi tersebut. Mereka sudah berani menangkap ikan dibawah 12 mil. Ini yang mengganggu pendapatan nelayan tradisional," ungkap nelayan yang demo, Kamis (3/9/2020).

BATAMTODAY.COM, Anambas - Demo nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada Kamis (3/9/2020) menyampaikan 9 desakan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kepulauan Anambas.

Desakan tersebut dibacakan oleh Dedy Syahputra sebagai Korlap dan Sekretaris HNSI. Tuntutan yang pertama yaitu, tuntaskan dan realisasikan hasil rekomendasi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepulauan Anambas tentang nelayan. Kemudian menolak rencana Pemerintah Pusat melegalkan alat penangkapan ikan cantrang/trawl.