Pembahasan APBD Perubahan Kepri Molor

DPRD Kepri Desak Gubernur Nurdin Segera Serahkan LPP APBD 2016

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan anggaran (Banggar) DPRD Kepri mendesak Gubernur Nurdin Basirun, agar menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2016.

Desakan ini bukan tidak beralasan, karena sebelumnya Nurdin Basirun telah berjanji, akan mempercepat pembahasan APBD Perubahan itu pada Mei 2017 hingga pada Juli 2017 telah dapat disahkan.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, LPP APBD 2016 itu diharapkan dapat segera diserahakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri sebelum Lebaran, supaya banggar dapat melaksanakan pembahasan dan mengetahui sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2016 lalu.

"Kita minta Gubernur segera menyerahakan LPP-APBD 2016 lalu, karena sebelumnya Gubernur juga sudah berjanji, bulan Juli APBD-P sudah diketok (disahkan)," Ujar Jumaga dalam rapat Tim Aanggaran di DPRD Kepri Senin (12/6/2017).

Percepatan pembahasan ini sendiri, bukan tanpa alasan. Sebab, DPRD tidak ingin pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan kembali mengalami terlambat seperti tahun lalu yang akan beribas terhadap pembangunan.

Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda, Naharuddin berjanji untuk segera menindaklanjuti pembahasan LPP APBD ini. Sebab, selain APBD Murni 2017 mengalami rasionalisasi akibat melencengnya prediksi Silpa, APBD-P 2017, juga akan dilakukan rasionalisasi kegiatan proyek dari biaya modal.

"Dari hasil audit real BPK-RI Perwakilan Kepri Silpa APBD 2016 hanya Rp59,6 miliar, Jumlah ini melenceng dari yang kita prediksi sebelumnya, bahawa Sila APBD 2016 itu Rp159 miliar. Artinya dari Rp159 miliar yang diperediksi sebelumnya, berkurang Rp95 miliar setelah diaudit real oleh BPK-RI," jelas Naharuddin.

Akibatnya, tambah dia, untuk menghindari terjadinya kurang bayar kegiatan, diakhir tahun, Pemerintah provinsi Kepri terpaksa melakukan rasionalisasi pada sejumlah kegiatan pembanguanan yang pembiayaanya bersumber dari biaya modal APBD Murni 2017.

Saat ini, tambah Naharuddin, TAPD Provinsi Kepri baru akan melakukan pembahasan anggaran dengan seluruh Kepala OPD di Kepri. Setelah dilakukan pembahasan ditingkat TAPD dengan Kepala OPD, rasionalisasi dan pengurangan kegiatan belanja modal APBD murin 2017 dibahas dengan Tim Anggaran DPRD Kepri.

Dengan terjadinya pengurangan Silpa ABD 2016 itu, dari Rp3,360 Triliun total APBD murni 2017 Kepri sebelumnya, pada APBD-P nanti tidak menutup kemungkinan akan mengalami pengurangan dan penambahan.

Namun untuk sektor pembiayaan yang telah digariskan UU seperti alokasi dana Pendidikan tetap 20 persen, Kesehatan 10 Persen serta kegiatan skala prioritas, seperti infrastruktur, dikatakan Naharuddin, pemotonganya akan dikoordinasikan dengan masing-masing Kepala OPD.

Selain itu, dalam APBD Perubahan 2017 itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan menganggarkan belanja tambahan, seperti belanja sertifikasi guru yang belum dimasukkan dalam APBD murni sebelumnya.

Editor: Gokli

---