Saksikan Pemberian Hibah Tanah Pembangunan Lapas Wanita Batam

Ketua DPRD Kepri Dukung Program Bersih KKN Aparatur Kanwil Hukum dan HAM di Kepri
Oleh : Charles Sitompul
Senin | 07-05-2018 | 19:28 WIB
tandatangani-prasasti2.jpg honda-batam
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, menyaksikan pemberiaan hibah tanah pembangunan Lapas wanita Batam dari BP Batam ke Kemenkum dan HAM (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan sangat mendukung dan pengapresiasi program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh Kementeriaan Hukum dan HAM, terlebih aparaturnya di Kepri.

"Selamat bekerja dan beri yang terbaik bagi masyarakat. Dan dengan tambahan aparatur yang baru di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri, kami berharap pelayanan di jajaran Kementerian ini khususnya di Kepri akan dapat lebih baik lagi," ujar Jumaga Nadeak saat menghadiri pembekalan CPNS Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Best Western Panbil, Batam, Senin (7/5/2018).

Jumaga juga menyaksikan penandatanganan surat blocking tanah dari BP Batam kepada Kementerian Hukum dan HAM seluas 9 hektare yang nantinya diperuntukkan membangun Lapas wanita di Batam.

"Terhadap pelaksanaan pembangunan Lapas wanita di Batam ini, Pemerintah Provinsi Kepri juga sangat mendukung penuh. Sebab dengan adanya Lapas tersebut, dapat mengurangi kepadatan dan beban Lapas yang ada saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, memberikan pengarahan kepada sekitar 580 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian HAM, di Hotel Best Western, Batam itu.

Dalam arahannya, Yassona mengklaim, bahwa seluruh CPNS Kementerian Hukum dam HAM yang direkrut 2018, di Kanwil Hukum Kepri merupakan penerimaan CPNS di jajarannya yang bebas dari praktik KKN.

Oleh karena yang dilakukan melalui proses bebas KKN, maka dari itu Yossana Laoly juga menuntut agar para CPNS yang telah diangkat tersebut bekerja dengan bersih dan bebas KKN.

"Karena kalian direkrut secara bersih, saya tuntut juga kalian tetap bersih dalam bekerja nanti. Tidak boleh ada korupsi, kolusi, sogok menyogok," kata Yassona.

Tekad membersihkan Kementerian Hukum dan HAM dari praktik KKN, sudah menjadi prioritasnya sejak awal. Dari pertama kali bekerja, ia telah meminta agar setiap prosedur yang ada di lingkungannya dibuat mudah dan sederhana.

Jika masih ada jajarannya yang masih mempersulit, ia meminta agar segera melaporkan hal tersebut langsung kepada dirinya.

"Kalian ini jadi mata bagi saya. Jika ada atasan, senior atau rekan kalian yang main-main dengan KKN, laporkan langsung ke saya. Catat nomor saya 0811917380," kata Yassona.

Editor: Udin