BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dua pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, masing-masing Novianto SE MSi dan Ir Lamidi, berpeluang menduduki jabatan Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) untuk jabatan Kepala Biro Humas, Protokoler dan Penghubung Provinsi Kepri serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri. 

Hal itu berdasarkan hasil penilaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yang dilakukan Tim Seleksi (Timsel) open bidding Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri yang diketuai Sekretaris Daerah, TS Arif Fadillah, bersama 4 anggota panitia seleksi bertitel Doktor dan Profesor dari berbagai Universitas ternama di Indonesia itu.

Peluang dua Pejabat Tinggi Pratama untuk menduduki jabatan Kepala OPD di Pemerintah Provinsi Kepri itu, diperkuat dengan temuan serta rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari hasil investigasi yang dilakukannya.

Temuan KASN atas pelaksanaan pengangkatan JPT Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kepri pada 7 November 2016 lalu yakni, hasil seleksi open bidding Tim seleksi (Timsel) JPT Pratama Provinsi Kepri memberikan penilaian terhadap para pelamar JPT Pratama dengan cara mencantumkan nilai pilihan pertama pada hasil tes di semua pilihan jabatan.

"Seharusnya, nilai untuk setiap pilihan jabatan diambil dari hasil tes masing-masing pilihan jabatan. Akibat dari kesalahan itu, terdapat pelamar yang seharusnya memiliki nilai lebih tinggi ‎pada suatu jabatan namun tidak masuk dalam tiga besar jabatan tersebut," ujar Ketua KASN Pusat, Sofian Effendi dalam surat rekomendasinya.

Akibat dari penilaian yang serampangan itu, pejabat yang melamar dalam seleksi JPT Pratama tidak memiliki peluang untuk terpilih sebagai PPT Pratama.

Hal itu terjadi pada jabatan Kepala Biro Humas, Protokoler dan Penghubung Provinsi Kepri, yang  seharusnya nama yang tercantum dalam pengumuman tiga besar adalah Novianto SE dengan nilai scoring 86,3, kemudian Inov Hendra Kurniawan dengan nilai scoring 84,2 dan Herry Adriyanto dengan nilai scoring 77,5.

Namun oleh Tim Pansel JPT Pratama yang diketuai TS Arif Fadillah dan 4 Akademisi bertitel Doktor dan Profesor dari berbagai Universitas ternama itu, mengubah dan mencantumkan dalam pengumuman tiga besar dengan scoring tertinggi, Nilwan SSos dengan nilai 83,1 sementara nilai riil hasil seleksinya hanya 73,8. Kemudian, Novianto dengan nilai 86,3 dengan nilai rill 83,3, Inov Hendra Kurniawan Ak dengan nilai 84,2 dengan nilai riil 84,2.

Hal yang sama juga terjadi pada tiga pejabat peserta JPT Pratama, yang akan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri.

"Seharusnya Ahmad Izhar yang dilantik Gubernur sebagai Kepala Dinas KPPKH Kepri, berdasarkan nilai rill dari hasil seleksi open bidding Pansel JPT Pratama, tidak masuk dalam urutan tiga besar hasil tes masing-masing pilihan jabatan," ujar KASN.

Atas dasar itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyurati Gubernur Provinsi Kepri, agar meninjau dan membatalkan pengangkatan seju‎mlah pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Dari 4 item rekomendasi KASN, meminta agar membatalkan pengangkatan atas nama Syahrul Rizal sebagai Staf Ahli Pemerintah Provinsi Kepri, karena pangkat dan jabatannya tidak memenuhi persyaratan.

"Pengangkatan atas nama Nilwan SSos sebagai Kepala Biro Humas, Protokoler dan Penghubung provinsi Kepri dan Drs Ahmat Izhar sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, juga perlu ditinjau kembali. Karena kedua pejabat tersebut tidak masuk dalam tiga besar scoring nilai tertinggi untuk jabatan tersebut," ujarnya.

Selain itu, KASN dalam temuannya juga meminta agar menegur secara tertulis Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Provinsi Kepri, karena kurang cermat dalam melaksanakan seleksi administrasi dan tidak konsisten menyusun rekomendasi 3 nama terbaik dari open bidding yang dilakukan untuk masing-masing jabatan.

Lebih jauh KASN juga meminta agar menegur secara tertulis dan mengevaluasi Kompetensi Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri, Firdaus, dalam mengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepri, TS Arif Fadillah yang dikonfirmasi dengan tindak lanjut rekomendasi KASN terhadap kesalahan penetapan dan pengangkatan Kepala OPD di lingkungan Pe‎merintah Provinsi Kepri dan dugaan manipulasi nilai oleh Tim Pansel yang diketuainya itu, belum memberikan jawaban. Upaya Konfirmasi melalui WA dan Handphone Sekda Kepri ini, juga belum membuahkan hasil.

Editor: Udin