BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan, mantan Sekdako Agussahiman, serta mantan Kabag Keuangan Abdul Malik, terseret ke pusaran kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) honor guru tempat pendidikan alquran (TPQ) Batam.

Tiga terdakwa kasus korupsi Bansos) honor guru TPQ Batam, Abdul Samad, Junaidi, dan Jamiat, membeberkan peran dan keterlibatan keterlibatan ketiganya pejabat yang dinilai paling bertanggung jawab dalam pencairan dana Bansos Batam tahun 2011-2012 sebesar Rp66 miliar.

Keterlibatan tiga mantan pejabat Pemko Batam itu dalam pusaran kasus korupsi Bansos Batam, diungkapkan ketiga terdakwa bersama penasehat hukumnya, Syamsudin Daeng Rani SH, dalam pledoi pembelaan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Jumat (3/3/2017).

Sebelumnya, ketiga terdakwa dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan dan dikenakan uang pengganti Rp3,5 miliar.

Dalam pledoi masing-masing terdakwa menyatakan, tidak melakukan seperti apa yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) Alinaek Hasibuan SH. Karena masing-masing terdakwa hanya pegawai rendahan dan hanya memperivikasi serta meneruskan setiap proposal pengajuan bantuan dari masyarakat kepada Walikota Batam.

Terdakwa juga meminta keringanan hukuman, dengan alasan memiliki keluarga dan sebagai bawahan sengaja dikorbankan dalam kasus korupsi yang disidik Kejaksaan Tinggi Kepri itu.

Sementara PH ketiga terdakwa, Syamsudin Daeng Rani, dalam pledoinya secara gamblang menyatakan, sesuai dengan fakta pemeriksaan saksi dan terdakwa serta barang bukti di persidangan, ketiga terdakwa bukan merupakan pejabat pelaksana pengambil kebijakan, seperti pengguna Anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA).

Sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan JPU, kata Daeng Rani, ketiga terdakwa masing-masing Abdul Samad, pada saat kasus itu menjabat sebagai Kasubag Bansos Sekretariat Kota Batam, Junaidi selaku Kasubag Kesra Pemko Batam, dan Jamiat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam.

Daeng Rani juga mengatakan, sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 Perwako Kota Batam Nomor 6 tahun 2011 tentang tatacara dan mekanisme ‎pemberian hibah, Pengguna Anggaran dan Barang, Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Bagian Keuangan Setdako merupakan penanggung jawab penggunaan dana Bansos dan Hibah, sesuai dengan tugas dan jabatannya sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Bendahara Umum Daerah.

"Sebagai pengelola keuangan daerah atau pejabat fungsional yang ditunjuk harus  mempertanggungjawabkan pengucuran dan penggunaan dana bantuan sosial dan hibah daerah," ungkapnya.

Dan atas dasar itu, kata Daeng Rani, tuntutan JPU terhadap tiga terdakwa sangatlah tidak berdasaar, karena kenyataannya ketiga terdawa bukan merupakan pengambil kebijakan, tetapi hanya sebagai verifikator.

Syamsudin Daeng Rani juga menyebutkan, dari fakta dan data persidangan, serta bukti dalam pledoi dalam pembelaannya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara nyata, telah ditandatangani dan didisposisikan Walikota Batam Ahmad Dahlan, atas proposal pengajuan Bantuan Sosial BMG-TPI dan Pengurus Cabang 12 TPQ Kecamatan di Batam.

"Disposisi dan penandatangan NPHD, pemberian dan pengucuran Bansos untuk BMG-TPQ Batam ini, juga diperkuat ‎dengan keterangan mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan, serta penerusan paraf dan disposisi oleh Sekdako Batam selaku PA, dan pencairan dan pengucuran dana yag dilakukan oleh Kabag Keuangan Setdako Batam Abdul Malik serta Bobby selaku Bendahara Pengeluaran Setdako Batam," ujarnya.

• Baca: Mantan Wako Ahmad Dahlan dan Jaksa Kejati Kepri Dikabarkan Diperiksa KPK

Atas dasar itu, tambah Daeng, tiga terdakwa hanya merupakan penata administrasi dari pengajuan bantuan Bansos yang dilakukan BMG-TPQ Batam. Dan pengambil kebijakan, menyetujui atau tidak menyetujui adalah, Kabag Kesra, Asisten Administrasi Setdako Batam dan Walikota Batam sebagai pejabat penandatangan NPHD Hibah Bansos.

Selain itu, setiap Nota Dinas yang disensor serta diverifikasi terdakwa, selalu ditujukkan kepada Walikota Batam, melalui Asisten Administrasi dan Sekdako Kota Batam, dan yang menyangkut dengan kebijakan dan keputusan selalu diterakan tulisan, "Kebijakan dan keputusan selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Walikota".

Atas pledoinya itu, Kuasa Hukum tiga terdakwa korupsi Dana Bansos Honor Guru TPQ Batam menyatakan, tiga terdakwa kliennya itu, masing-masing Abdul Samad, Junaidi dan Jamiad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sebagaimana tuntutan JPU.

"Memohon kepada Majelis Hakim, untuk membebaskan ketiga terdakwa dari segala dakwaan dan tutuntan JPU, atau jika Majelis Hakim memiliki keyakinan lain, meminta hukuman yang seringan-ringannya," pungkas Syamsudin Daeng Rani.

Ketiga terdakwa korupsi dana Bansos Honor Guru TPQ Batam saat dipersidangan (Foto: Charles Sitompul)

Sebelumnya, tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Guru Taman Pendidikan Quran (TPQ) melalui alokasi dana APBD Batam 2011 sebesar Rp6,4 miliar, dituntut JPU masing-masing selama 6 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Jumat (17/2/2017) lalu.

Selain pidana Penjara, JPU Alinaek Hasibuan SH dari Kejati Kepri, juga mengenakan denda kepada masing-masing terdakwa Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, termasuk dikenakan Uang Pengganti (UP) kerugian negara.

Untuk terdakwa Jamiat, JPU mengenakan UP sebesar Rp5,698 miliar dalam waktu satu bulan setelah tuntutan tersebut, melalui penyitaan seluruh harta kekayaannya. Namun jika tidak mencukupi, maka akan diganti penjara selama 3 tahun.

Kemudian untuk terdakwa Abdul Samad, dikenakan UP sebesar Rp745,2 juta, dengan catatan jika tidak sanggup membayarnya akan dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun. Sementara untuk terdakwa Junaidi, JPU tidak mengenakan uang pengganti.

Perbuatan ketiga terdakwa tersebut diyakini terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsider melanggar Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Atas pledoi terdakwa dan Penasehat Hukumnya, JPU Kajati Kepri, Alinaek Hasibuan SH, meminta pada Majelis Hakim untuk menanggapai pledoi terdakwa dan Penasehat Hukumnya, melalui replik yang akan dibuat secara tertulis.

Dan untuk mendengar replik JPU sebagai tanggapan atas pledoi terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim PN.Tanjungpinang, Santonius Tambunan SH, menunda persidangan.

Editor: Udin