BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Proses penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi APBD di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Namun hingga saat ini masih mengendap di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. 

Kendati telah bolak-balik memeriksa sejumlah saksi, namun penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang hingga saat ini belum menetapkan siapa tersangka dalam korupsi Rp4,1 miliar dana APBD 2010-2014 ke BUMD Kota Tanjungpinang yang tidak bisa dipertanggung-jawabakan mantan direkturnya tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Harry Ahmat Prabudi SH, yang dikonfirmasi terkait tindak lanjut proses penyidikan dugaan korupsi BUMD (PT Tanjungpinang Makmur Bersama) mengatakan, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan, dengan memanggil sejumlah saksi.

Mengenai siapa saja yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut, Kajari Tanjungpinang ini mengaku belum bisa menyebutkan. "Masih dalam proses, tersangkanya nanti lah," ujarnya singkat.

Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang, Beny SH juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan, telah 18 saksi dalam proses penyidikan yang kembali diperiksa dan saat ini masih dilakukan pemanggilan pada saksi lainnya.

"Masih dalam penyidikan dan baru 18 saksi yang diperiksa," ujarnya saat dikonfirmasi.

• Baca: Kejari Sudah Periksa Belasan Saksi Dugaan Korupsi di BUMD Tanjungpinang

Mengenai penatapan tersangka, Beny mengaku belum dan akan diumumkan setelah seluruh saksi diperiksa. Mengenai nilai kerugian, Benny juga mengaku masih dalam proses audit BPKP, kendati sebelumnya telah dilakukan penghitungan.

"Kerugian masih diaudit, dari pemeriksaan serta keterangan saksi yang diperiksa dalam penyidikan, kan bisa ada perubahan," ujar Beny.

Namun saat dipertanyakan kapan Kejaksaan akan menetapkan tersangka dari korupsi yang sudah diselidiki lebih dari satu tahun itu, Beny mengatakan masih didalami. Bahkan, terkait lamanya proses penyelidikan dan penyidikan itu, Beny berkilah kalau dirinya hanya sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus dan melakukan  penyidikan itu baru ‎satu bulan.

"Saya bertugas dan melakukan penyidikan baru satu‎ bulan, kalau sebelumnya mandek itu kan bukan jaman saya," sebut Beny.

Beny juga mengakui, telah memanggil mantan Dirut BUMD, Eva Amelia, untuk diperiksa sebagai saksi. Demikian juga mantan Komisaris BUMD, Yuswandinata, serta Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno serta mantan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Asep Nana Suryana, sebagai penerima ganti rugi lahan untuk pembangunan tower.

Selain itu, penyidik Kejari ini juga mengaku telah memeriksa dan memanggil Direktur PT Gametraco dan Direktur PT Lintas Media, selaku rekanan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), selaku anak perusahan BUMD Kepri dalam pembangunan tower di Tanjungpinang.

Dua perusahaan yang berkedudukan di Jakarta ini, diduga telah menerima pembayaran pengurusan izin dan pembangunan tower. Namun hingga saat ini dari 9 tower yang direncanakan PT TMB, hanya 2 tower yang terbangun. Padahal, BUMD Tanjungpinang melalui anak perusahaannya telah mengucurkan pembayaran ratusan juta rupiah.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Tanjungpinang 2010-2014 telah mengucurkan dana Rp4,1 miliar dana ke BUMD Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, BUMD melalui perusahaan PT.Tanjungpinang Makmur Bersama melakukan kerja sama pembangunan tower dengan PT Gemetraco Tunggal.

Sayangnya, selama lima tahun masa kepemimpinan Dirut BUMD, Eva Amelia, LPJ atas penggunaan dana tersebut ternyata tidak dibuat.

Selain untuk kegiatan operasional kantor, gaji dan tunjangan insentif bidang usaha yang dilakukan BUMD Kota Tanjungpinang dalam lima tahun kepemimpinannya, BUMD Tanjungpinang hanya memiliki kerja sama pendistribusian kopi dan gula serta investasi kerja sama pembangunan 9 titik tower antara BUMD dengan PT. Gemetraco Tunggal, yang selanjutnya akan disewakan ke Telkomsel.

Mirisnya, dari 9 titik tower yang lahannya sudah disewa selama per tahun itu, hingga saat ini hanya 1 tower di Kampung Bugis yang terbangun. Sedangkan pembangunan 8 tower lainnya dan penyewaan ke PT Telkomsel maupun provider lain menjadi tidak jelas.

Dalam penyewaan lahan dan pembangunan tower, PT Tanjungpinang Makmur Bersama bertindak sebagai pelaksana pengurusan izin, pengurusan jasa SITAC, penyewaan lahan serta pengurusan IMB di 9 titik lokasi.

Alhasil, kendati dana sewa dan sewa lahan serta pengurusan administrasi yang diduga dimark-up PT Tanjungpinang Makmur Bersama, hingga saat ini dari 9 tower, hanya tower site di Kampung Bugis yang dapat ditagih. Tagihan tersebut, hingga saat ini juga belum dibayarkan PT Gemetraco ke PT TMB sebagai perusahaan dari BUMD Kota Tanjungpinang.

Atas tidak jelasnya pengembalian pembiayaan sewa dan pengurusan administrasi izin dan IMB itu, berakibat saldo kas akhir BUMD Kota Tanjungpinang di akhir masa jabatan Eva Amalia hanya tinggal Rp1.700 saja.

‎Dalam sewa lahan pada 9 titik lokasi tower yang lahannya sudah dibebaskan, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, ternyata dua dari lahan tersebut merupakan lahan milik dua mantan angggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014, masing-masing berinisial Sp dan As.

Keduanya diduga turut serta menikmati kucuran dana BUMD Kota Tanjungpinang sebesar Rp150-200 juta, dengan alasan penyewaan lahan pembangunan 9 titik tower, kerja sama BUMD Kota Tanjungpinang dengan PT Telkom.

Keterlibatan kedua anggota DPRD Kota Tanjungpinang ini, tercatat dalam rincian laporan pengeluaran dana usaha BUMD yang dibuat dan dikeluarkan Bendahara BUMD, ketika Eva Amalia masih menjabat Direktur.

Editor: Udin