BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyatakan, Jika diserahkan Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menerima penyerahan asset dan pengelolaan, Sea Wather Riverse Osmosis (SWRO) yang pengelolaan dan serah terimanya belum dilakukan Dirjen Pengairan Kementeriaan Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakat (PUPR) dari Pusat ke Provinsi Kepri. 

"Terkait dengan pengelolaan, tergantung dari Pemerintah Provinsi. Kalau memang sudah diserahkan Pusat ke Pemprov. Pemko Tanjungpinang mau menerima, untuk dikelola sendiri melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)," ujar Lis ketika menghadiri rapat dengan Gubernur Kepri di Dompak, Kamis (22/12/2016).

Lis menambahkan, yang menjadi permasalahan, hingga saat ini Pemerintah Pusat sendiri belum menyerahkan, asset dan pengelolaan SWRO pengolahan air laut menjadi air tawar itu ke Provinsi Kepri.  

"Kalau memang mau diserahkan Pemprov, Pemko akan mengelola SWRO ini, untuk memenuhi kebutuhan air pada konsumen besar atau perusahan, sehingga penjualan air yang dihasilkan, sesuai dengan cost produksi pengolahan airnya," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun, enggan menerima penyerahan pengelolaan SWRO Batu Hitam Tanjungpinang itu dari Pemerintah Pusat. Masalah-nya, selain membutuhkan, biaya pengelolaan pemurnian air yang besar, tarif penjualan air yang dihasilkan SWRO tersebut juga kurang terjangkau masyarakat, dengan harga Rp19.000 per meter kubik air yang dihasilkan SWRO.

"Harga ini sangat tidak terjangkau masyarakat, dibandingkan air PDAM yang per meter kubiknya Rp2600 untuk yang konvensional, demikian juga mengenai lahan. Atas dasar itu, perlu kita kaji dan pelajari, keberadaan lahan, serta pengelolaan SWRO tersebut setelah nantinya diserahakan pusat ke daerah," ujarnya.

Akibatnya, selama tiga tahun SWRO Batu Hitam dibangun, dengan menghabiskan dana APBN, APBD Provinsi dan Kota Tanjungpinang senilai Rp97 Milliar itu, hingga saat ini belum dapat digunakan.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat kebijakan strategis, sehingga proyek yang menelan anggaran Rp97 miliar tersebut bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ade Angga mengatakan, bila tidak digunakan, proyek percontohan nasional Sea Water Riverse Osmosis (SWRO)  berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sekarang ini, SWRO yang sudah selesai dibangun, tetapi belum difungsikan. Sudah menjadi perhatian BPK. Hal itu terungkap dari diskusi belum lama ini. Karena sudah dua tahun mangkraknya," ujar Ade Angga, Rabu (21/12) di Tanjungpinang.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tanjungpinang ini menjelaskan, temuan yang dimaksudkan adalah adanya pemubaziran aset negara. Meski belum ada keruian, tetapi tidak termanfaatkanya SWRO yang telah siap dibangun menggunakan APBN ityu jelas akan merugikan bagi masyarakat.

‎"Hendaknya persoalan ini harus menjadi perhatian yang mendasar tentunya oleh Gubernur Kepri. Karena bukan hanya menyangkut kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk kebutuhan bisnis," sebutnya.

Mengenai wacana Pemprov Kepri yang akan menyerahkan aset tersebut kepada Pemko Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, pada prinsipnya pihaknya tidak mempersoalkan siapa yang akan mengelola proyek tersebut. Karena harapannya adalah SWRO tersebut beroperasi. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi bagi masyarakat Tanjungpinang yang tinggal di kawasan pelantar-pelantar.

"Memang perlu ada kajian, terutama masalah tarif. Kalau memang memungkinkan Pemko Tanjungpinang bisa ikut terlibat yakni melakukan investasi. Seperti menyediakan fasilitas-fasilitas untuk operasional SWRO," paparnya lagi.

Angga mencontohkan, negara tetangga Singapura saat ini tidak lagi punya ketergantungan besar dengan pasokan air dari Malaysia. Karena mereka juga sudah memanfaatkan pembangunan SWRO dengan kapasitas yang besar. Bukan hanya itu, Singapura juga memanfaatkan air SWRO untuk dijadikan minuman kemasan. Tentu ini menjadi peluang usaha tentunya yang harus ditangkap oleh Pemerintah Daerah. Misalnya Perusahaan Daerah (Perusda) yang menjalankan usaha tersebut.

"Kita juga tidak boleh terpaku dengan hanya persoalan harga. Jangan sampai disaat kemarau nanti, masyarakat yang tinggal di kawasan pelantar kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Ada kekhawatiran juga, apabila masyarakat membeli air-air dari pompong-pompong. Yakni menyangkut kualitas dan higienisnya kualitas air tersebut," tutup Angga.

Sebelumnya, proyek percontohan pengolahan air laut menjadi air tawar Sea Water Rivers Osmosis (SWRO) dibangun menggunakan dana APBN sejak 2013 oleh PT.Artga Envirotama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Tanjungpinang.

Sayangnya, meski SWRO ini sudah selesai dibangun dengan kapasitas produksi air bersih 50 liter per detik, namun hingga sampai saat belum bisa dipergunakan, atas adanya selisih harga, cost produksi dalam pengelolaan air dengan harga jual air yang dihasilkan tidak terjangkau masyarakat.

Editor: Udin