Pemko Tanjungpinang Tunggu Kepastian DBH dari Pemprov Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Kota Tanjungpinang 2016 kemungkinan akan terlambat diserahkan. Pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini tengah menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengenai pembayaran dana bagi hasil (DBH) yang masih terutang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang, Hamalis, mengatakan, Pemko tidak mau sembarangan lagi memasukkan program. Pasalnya, ditakutkan akan terjadi defisit kembali jika pembayaran yang dilakukan oleh Pemprov tidak sesuai dengan ekpektasi dan penghitungan yang dilakukan oleh Bappeda.

"Makanya kita tunggu dulu, karena kita masih diberikan waktu sampai akhir Agustus. Kalaupun telat-telat sedikit, ya kita mohon pengertiannya, karena kita juga menunggu kepastian dari Pemprov Kepri. Kita tidak mau bernadai-andai, ditakutkan malah defisit lagi akhirnya nanti. Mending nunggu dulu, tapi jelas," ujar Hamalis saat diwawancarai, Rabu (27/7/2016).

Hamalis mengatakan, pihaknya hanya membutuhkan kepastian berapa dan kapan Pemprov Kepri membayarkan DBH tersebut.

"Kalaupun mau dicicil, ya silahkan. Tapi kasih kejelasan kepada kita kapan mau bayar dan berapa jumlahnya, jadi enak kita masukkan dalam perencanaan. Kalau sekarang memang belum ada kejelasan sama sekali," ujar Hamalis.

Menurut Hamalis, alasan Pemprov Kepri juga tidak memiliki uang jadi memang Pemko susah juga untuk bertindak. Namun menurut dia, Pemko tanjungpinang tetap menggesa Pemprov Kepri untuk membayarkan DBH ini guna mengurangi defisit yang ada di APBD Perubahan ini.

"Kalau memang dibayarkan berapa sanggupnya, jelas kita bisa menutupi defisit. Yah, meskipun tetap defisit tapi berkuranglah sedikit. Yang jelas,  kita memilih bersabar menunggu kebijaksanaan Pemprov Kepri, karena segala cara sudah kita lakukan untuk menggesa tapi belum ada kabar sampai sekarang," terang Hamalis.

Untuk target penghitungan dan perencanaan yang akan dimasukkan dalam KUA-PPAS, Hamalis menargetkan besok, Kamis (28/7/2016) akan selesai. Namun, jika memang belum ada kejelasan dari Pemprov Kepri, maka akan tetap dilakukan penantian, meskipun tak berujung.

Editor: Dodo

 

---