BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke-56 tahun 2016, diperingati Kejaksaan Tinggi Kepri dengan sejumlah kegiatan, mulai dari bakti sosial, anjangsana dan upacara bendera menjadi seremoni tahunan yang selalu dilaksanakan.

Namun demikian, dalam peringatan yang ‎mengusung Tema,"Tingkatkan Integritas Profesionalisme dan Disiplin Diri, menuju Kejaksaan yang Mumpuni, Mandiri dan Terpuji," di Kepri masih jauh dari harapan masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat Kepri justru mempertanyakan profesionalisme dan transparansi ‎aparatur Kejaksaan Tinggi Kepri dan jajaranya terhadap penanganan hukum, dugaan tindak pidana umum serta dugaan korupsi, yang hingga saat ini belum diusut.

Minimnya penuntutan tersangka korupsi pada semester I tahun 2016, dan belum dieksekusinya sejumlah terpidana korupsi yang telah divonis Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, seperti, Raja Amirullah, Fali Kartini juga menjadi pertanyaan masyarakat.

Selain itu, bebasnya sejumlah tersangka pidana umum, dan perikanan akibat ketidakprofesionalan aparat Kejaksaan Tinggi Kepri dalam meneliti berkas perkara, dakwaan dan penuntutan terdakwa kapten Kapal MV Selin Choo Chiau Huat di PN Tanjungpinang, menambah deretan panjang sorotan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum ini.

Dari catatan LSM Kepri Corruption Watch (KCW), kendati telah menetapkan 9 tersangka dari dua item kegiatan dugaan korupsi Bansos Batam yang disidik, namun hal tersebut dinilai masih terkesan tebang pilih karena penyidik Kejati Kepri, baru menetapkan enam tersangka dalam dua program kegiatan Bansos Batam 2010 itu.

"Kami menilai penetapan enam tersangka dalam kasus dana Bansos untuk PS.Batam Rp.715 Juta, dan Bansos untuk honor gaji guru TPQ Masjid di Kota Batam dari APBD Batam, masih hanya menyasar orang-orang kecil, sementara Bansos untuk Pendidikan, Kesbangpol, Koperasi UKM, hingga saat ini juga belum juga dilakukan pengusutan," kata Pembina LSM KCW Kepri, Abdul Hamid, Jumat (22/7/2016)

Demikian juga sejumlah dugaan korupsi yang dilakukan pulbaket dan disidik Kajati Kepri, juga menjadi tunggakan yang prosesnya hingga saat ini belum ditindak lanjuti.

Dari data, LSM-KCW Kepri dan pemberitaan media,‎ terdapat sejumlah dugaan korupsi di Kepri dan dilakukan pulbaket dan penyelidikan oleh Kejaksaan Tingggi Kepri sepanjang 2015-2016, baik di tim intel maupun di pidana khusus.

Diantaranya di Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepri terdiri dari dugaan korupsi dana Bansos Kota Batam dari APBD Kota Batam tahun 2012-2013. Dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Lingga. Dugaan korupsi pembangunan RKB Dinas Pendidikan di Natuna. Dugaan Korupsi Proyek Multiyears Waterfront City di Kabupaten Kepulauan Anambas, dugaan korupsi dana DBH dan bagi hasil pajak Provinsi Kepri di Dispenda dan BKKD Kepri yang sampai saat ini belum dikucurkan provinsi ke tujuh Kabupaten/kota di Kepri.

Kemudian, dugaan korupsi proyek pembangunan Posyandu di Kabupaten Anambas, dugaan korupsi penggunaan dana pengadaan buku dan alat peraga senilai Rp25 miliar di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, serta dugaan korupsi dana Bansos di Karimun.

Sedangkan di Tim Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kajati Kepri, juga melakukan pulbaket dan penyelidikan atas dugaan korupsi pengadaan lahan dan pembangunan fisik Gedung LAM, Lahan masjid, lahan mini zoo, dan sejumlah proyek fisik lainnya di lahan Antam Kabupaten Bintan yang alokasi dana pembangunanya dianggarkan dari APBD Bintan kendati kepemilikan lahan belum jelas.

‎Kemudian dugaan korupsi asuransi Bank Perkreditan Rakyat di Bank Riau Kepri. Dugaan korupsi proyek interkoneksi PT PLN (Persero) atas tidak selesainya pembangunan gardu induk listrik interkoneksi Batam-Bintan di Sri Bintan.

Dugaan korupsi kerjasama pembangkit listrik CNG di Tekojo Kijang oleh anak perusahaan PT PLN Persero. Dugaan korupsi proyek internet di DPRD Kepri, dugaan korupsi lanskap lahan dan taman DPRD Kepri, dugaan korupsi pembangunan ruang belajar siswa di Kabupaten Anambas serta sejumlah kasus lainnya.

"‎Sebagai masyarakat, kami mengapresiasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejati di Kepri. Namun demikian, kami juga mempertanyakan profesionalisme dan transparansi Kejaksaan Tinggi Kepri. Bagaimana tindak lanjut pulbaket dan penyelidikan sejumlah dugaan korupsi itu," kata Abdul Hamid.

Transparansi dan keterbukaan informasi Kejaksaan Tinggi Kepri atas proses dan penanganan, sejumlah dugaan korupsi yang ditangani itu, sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan pertanyaan dan apatisme masyarakat atas pulbaket dan penyelidikan yang dilakukan, yang terkesan hanya untuk menakut-nakuti, "gertak sambal" apalagi mengharapkan sesuatu.

Dalam penegakan hukum pidana perikanan dan kepabeanan, serta pidana umum lainnya, LSM KCW juga menyoroti banyaknya dugaan makelar, pengaturan dan bahkan dugaan suap yang dilakukan oknum aparat Kejaksaan di sejumlah pengadilan yang ada di Provinsi Kepri.

Dari data dan pengaduan masyarakat yang masuk ke KCW Kepri, tambah Abdul Hamid, juga ditemukan dugaan permainan pasal dalam sejumlah perkara pidana umum di jajaran Kejaksaan Negeri di Kepri, demikian juga pengaturan tuntutan, dan bahkan barang bukti kejahatan dan barang bukti milik korban kejahatan, masih banyak menggunakan dana tidak resmi.

"‎Mulai dari, untuk mengatur pasal dakwaan, memperingan tuntutan, ketidaktertiban pelelangan barang bukti, dan bahkan barang bukti milik korban tindak pidana, saat mengambil harus menggunakan dana. Padahal, barang bukti korban tersebut seharusnya menjadi kewajiban Jaksa untuk mengembalikan," bebernya.

Dalam kasus perikanan, KCW Kepri juga mencatat, hampir seluruh putusan denda pada terdakwa Warga Negara Asing yang divonis Majelis Hakim dari tuntutan Jaksa, tidak bisa dirksekusi pihak Kejaksaan karena dendanya tidak bisa dibayar terpidana.

"Termasuk putusan bebas kasus perikanan kapten kapal MV Selin, Choo Chiau Huat WN.Singapura, selain dakwaan tunggal JPU menjadi pertanyaan, profesionalisme Jaksa Peneliti di Kejati Kepri, yang menerapkan pasal perikanan dalam kasus penangkapan kapal tersebut juga menjadi pertanyaan, karena seharusnya, dakwaan dan tuntutan lebih tepat diarahkan pada pasal UU Pelayaran dan Keimgrasian," ujarnya.

Selain KCW Kepri, warga bernama Dedi Stefano juga mempertanyakan janji Kepala Kajaksaan Tinggi Kepri‎ Andar Perdana, yang akan menyeret PLN ke ranah hukum dalam dugaan korupsi pembangunan gardu induk dan tower listrik interkoneksi Batam-Bintan kalau tidak rampung pada Juli 2016 ini.

"Kami mempertanyakan proses penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi proyek gardu induk itu, dan janji Kajati yang akan mengusut proyek ini, kalau tidak selesai hingga Juli 2016," ujarnya.

Demikian juga, sejumlah pertemuan kepala dinas, pengusaha kontraktor dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri menjelang perayaan Ramadhan kemarin. "Kajati juga dituntut untuk menjelaskan, apa maksud dan tujuan pertemuan itu," kata Dedi.

Dari sejumlah pertanyaan masyarakat ini, dengan momentum Hari Adhyaksa ke-56 tahun 2016 ini, diharapkan dapat mengubah imej Kejaksaan Khususnya di Kejaksaan Tinggi Kepri dan jajarannya lebih profesional, transparan dan terbuka.

Selamat Hari Adhyaksa ke-56 tahun 2016 Kejaksaan RI‎.

Editor: Dodo