BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Proses konsinyasi (penitipan ganti rugi) penggunaan 62 lahan warga untuk membangun Gardu Induk (GI) dan tapak tower listrik interkoneksi Batam-Bintan, mandek di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Penyelesaian pengerjan proyek listrik interkoneksi Batam-Bintan, yang dijanjikan ‎Unit Pembangkit (UP-II) PT PLN Persero Medan selesai pada Juli 2016, akan kembali terancam molor.

Panitera Sekretaris (Pansek) PN.Tanjungpinang, Muhtar SH, mengatakan mandek dan belum dilaksanakannya proses permohonan konsinyasi 62 titik ganti rugi lahan pembangunan GI dan tapak tower serta dampak jaringan listrik interkoneksi Batam-Bintan, karena masih menunggu dana konsinyasi dari Datun Kejaksaan Tinggi Kepri, selaku kuasa PT.PLN.

"Permohonannya sudah dikonsep dan semua tahapan proses akan dilaksanakan dan saat ini menunggu dana titipan konsinyasi dari kuasa PLN, baru pelaksanaan proses baru dapat dilakukan," ujar Muhtar pada BATAMTODAY.COM.

Sejumlah konsep tahapan proses konsinyasi yang dilaksanakan, tambah Muhtar, mulai dari inventarisasi data, proses pemberitahuan dan pemanggilan pemilik lahan pada alamat dan penitipan panggilan pada Lurah dan Camat, hingga ke pelaksanaan p‎engumuman.

"‎Kalau dalam pemanggilan nantinya, termohon pemilik tanah ditemukan atau Menyatakan mau diganti rugi, maka akan dilakukan proses penawaran ganti rugi yang sudah dititipkan," ujar Muhtar.

Jika dalam penawaran ganti rugi dari dana titipan konsinyasi tidak disetujui, atau pemilik tidak diketahui kendati sudah dipanggil dan diumumkan melalui media massa, selanjutnya Ketua PN Tanjungpinang melakukan pemeriksaan melalui sidang dan membuat penetapan membayar atas penitipan dana konsinyasi di Pengadilan.

"Tapi kalau dana konsinyasinya belum ada dititip, bagaimana Pengadilan melaksananyakan," ujar Muhtar.

Sebelumnya, Untuk menggesa proses penyelesaian pembangunan GI dan tower serta jaringan listrik interkoneksi Batam-Bintan, di GI Sri Bintan, Air Rakja dan Kijang serta 112 tapak tower, serta jaringan, UP II PT.PLN Persero Medan telah menandatangani MoU dengan Datun Kejaksaan Tinggi Kepri dalam penyelesian ganti rugi lahan pada sejumlah titik lokasi pembangunan GI, tower dan jaringan.

Sesuai dengan data dan inventarisasi permasalahan ganti rugi yang dilimpahkan PT.PLN ke Datun Kejaksaan Tinggi Kepri, sejak 2012 ada sekitar 112 lahan yang terkena tapak tower listrik interkoneksi, sehingga pembangunanya belum dapat dilaksanakan karena lahannya masih bermasalah.

Dari total tesebut, 21 orang pemilik lahan yang terkena dampak lokasi lahan pembangunan transimisi dan tower, sebanyak 21 lahan diketahui kepemilikan lahannya ganda atau tumpang tindih, 15 lahan pemiliknya tidak diketahui, 17 lahan warga menyatakan menolak pembangunan, 4 lahan warga diminta untuk disewa, dan 11 pemilik lahan administrasi suratnya belum lengkap, dan 44 lahan lainnya masih dalam tahap penilaian harga.

Dengan penandatanganan Surat Kuasa Khusus ini, dalam 2 minggu ke depan, Kejati Kepri akan menunjuk jaksa pengacara negara di Kejati Kepri untuk segera mengajukan permohonan penitipan uang ganti rugi (konsinyasi) atas penggunaan sejumlah lahan di Bintan dalam pembangunan transimisi tower listrik interkoneksi Batam-Bintan.

Dengan penitipan dana konsinyasi diharapkan pembangunan tapak tower interkoneksi listik ini dapat segera diselesaikan.

Manager Area PT PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang, Armunanto, juga mengatakan pembangunan tower interkoneksi listrik Batam-Bintan, khususnya dari Tanjunguban menuju Gardu Induk (GI) Sri Bintan, dan dari Sri Bintan ke Kijang, serta dari Gardu Induk Air Raja ke Kijang hingga saat ini terus digesa Unit Induk Pembangkit ‎(IUP) II Medan.

"Dari 238 tapak tower yang akan dibangun memang sampai saat ini baru 11 unit yang terbangun. Hal ini disebabkan terkendala dalam pembebasan lahan akibat tidak jelasnya pemilik, masyarakat menetapkan harga tinggi dan bahkan tumpang tindih lahan," ujar Armunanto kepada Djasarmen.

Dalam menyelesaikan permasalahan lahan, tambah dia, dibantu Kejaksaan Tinggi dan pemerintah, saat ini telah dilakukan pembebasan pada 50 lahan tapak tower pada pemilik. Rencana pembayaran 11 lahan, sudah dibayar 7 lahan, konsinyasi melalui bantuan Datun Kejati Kepri di PN Tanjungpinang, dengan penitipan uang sebanyak 62 lahan, usulan konsinyasi tambahan lahan lainnya 6 lahan, dan dalam pelaksanaan pengukuran 5 lahan.

Editor: Udin