Pemko Tanjungpinang Dinilai Tak Mampu Mengatur Perekonomian
Oleh : Habibi Khasim
Sabtu | 09-07-2016 | 08:36 WIB
dagingsapi.jpg

Pedang daging sapi. (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Masyarakat menilai jurus pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengatur perekonomian belum mempan mempengaruhi harga pasar. Padahal, masyarakat sangat mengharapkan pemerintah menjadi nahkoda dalam mengatur harga, sembako khususnya guna memberikan kemudahan kepada masyarakat.

 

Aksi-aksi yang dilakukan Pemko Tanjungpinang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang, seperti memonopoli cabai hingga penjualan daging murah, ternyata tidak mempengaruhi harga pasar sama sekali. Harga daging di pasaran tetap tembus Rp160 ribu perkilo. Meskipun BUMD telah menjual dengan harga Rp 135 ribu perkilonya, cabai pun demikian.

Terkait hal ini, Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Riono mengakui, bahwa memang pemerintah bukanlah pengatur harga pasar, melainkan pencari solusi guna memudahkan masyarakat. Hal itu telah dilakukan dengan mendatangkan cabai murah dari Jawa serta daging dari jambi pra lebaran kemarin.

"Kalau kita melihat aturan di Indonesia ini memang timbul pertanyaan, peran pemerintah itu dimana dalam mengontrol harga, sekarang saya melihat mekanisme dilakukan oleh pasar. Makanya, kita memberdayakan BUMD untuk mengontrol harga, contoh cabe dan daging yang telah kita lakukan. Aturan ini seluruh Indonesia, dan ini Indonesia bukan Malaysia pemerintah bisa mengatur harga pasar, makanya kita cuma bisa mengimbangi dan mengotrol saja," tutur Riono saat ditemui di rumahnya, Jumat (8/7/2016).

Akan tetapi Riono mengatakan, Pemko Tanjungpinang memiliki target bahwa BUMD akan penentu harga bahan pokok dipasaran. Namun memang itu tidak dapat dilakukan secara langsung, harus bertahap dengan strategi-setrategi yang dilakukan oleh BUMD.

"Kita harapkan BUMD terus berbenah untuk menjadi yang terdepan, sehingga para pedagang tidak seenaknya menaruh harga, karena produk BUMD menjadi acuan," ujar Riono.

Editor: Dardani