BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Sardison MTP, mengakui adanya kelalaian Ketua Pokja ULP, Jhon Barus dan anggotanya, dalam pelaksanaan lelang pengadaan alat interaktif perpusataan SMA di Dinas Pendidikan Kepri 2015 dengan nilai tender Rp2,07 miliar yang memenangkan CV Subi Indah, rekanan yang sudah diblacklist LKPP.

Namun demikian, Sardison juga mengatakan, dari investigasi dan klarifikasi yang dilakukan kepada anggota Pokja Binaannya, kelalaian Pokja ULP Disdik Kepri itu belum mengarah ke unsur kesengajaan untuk berkolusi.

Tetapi juga disebabkan kelemahan sistim Web dan layanan pengadaan LPSE, ULP-LKPP serta Pokja ULP Natuna, yang tidak secara langsung mengunci atau mem-block Admin User Pendaftaran Kontraktor Rekanan yang sudah diblacklist dan ditayangkan di Web LKPP.

"Kontraktor CV SI, masih bisa menggunakan admin user-nya untuk mendaftar di LPSE, dan surat blacklist CV SI yang dilakukan ULP Natuna 2015, tidak pernah ditembuskan ke ULP-LPSE Kepri, tetapi langsung ke LKPP, ini yang sangat kami sayangkan," ujar Sardison.

Terkait dengan sanksi internal sesuai dengan kode etik sebagaimana yang digariskan LKPP, kepada anggota ULP pemilik sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Sardison menyatakan akan memberi Sanksi secara internal, sampai rekomendasi BPK-RI dapat ditindak lanjuti Dinas pendidikan Kepri.

"Kami akan melakukan pemantauaan pada anggota Tim Pokja ini, dan saat ini masih diinvestigasi, kalau benar nanti ada kesalahaan yang sangat fatal, akan diberi sanksi secara internal, dan saat ini proses tindak lanjut rekomendasi BPK-RI atas temuan ini masih ditindak-lanjuti," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Yatim Mustafa, mengatakan pemenangan tender proyek pengadaan alat interaktif perpustakaan SMA di Dinas Pendidikan Kepri, sepenuhnya merupakan kesalahan Pokja ULP Kepri yang diketuai Jhon Barus bersama sejumlah anggotanya, karena memenangkan kontraktor rekanan yang sudah diblacklist LKPP.

Sedangkan dirinya sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA), juga telah mendelegasikan dan menyerahkan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ‎Atma Dinata, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), M. Iman.

Seperti diketahui, BPK-RI menemukan unsur dugaan KKN yang dilakukan KPA/PPK, PPTK dan Ketua Pokja ULP Pengadaan Provinsi Kepri, dalam pengadaan alat interaktif perpustakaan SMA se Kepri, yang memenangkan rekanan yang sudah diblacklist LKPP.

Dalam temuanya, BPK-RI menyatakan, Dinas Pendidikan Kepri, secara nyata telah memenangkan Kontraktor Hitam dan telah diblacklist oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) sebagai pemenang tender, proyek pengadaan peralatan perpustakaan interaktif senilai Rp2,07 miliar pada 2015.

"Terdapat pemenangan penyedia barang dan jasa yang sudah masuk daftar hitam (blacklist) oleh Lembaga LKPP, tetapi ditetapkan sebagai pemenang Tender oleh Dinas Pendidikan pada 2015," ujar BPK-RI dalam LHP-nya.

Atas Temuan itu, ‎pansus LHP-BPK-RI atas APBD 2015, DPRD Kepri, merekomendasikan pada Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi agar segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebelum batas waktu 60 hari tindak lanjut yang ditetapkan BPK-RI selesai.

Dari data yang diperoleh BATAMTODAY.COM, CV.SI‎ ‎dengan nomor MPWP: 03.182.172.1.214.XXX, merupakan milik Royyadi, yang berlamat di Desa Subi Kecamatan Subi Kabupaten Natuna.

• Baca: KCW Kepri Minta LKPP Cabut Sertifikasi KPA, PPTK dan Pokja ULP Kepri

Perusahaan pememang tender proyek pegadaan alat perpustakaan interaktif Dinas Pendidikan Kepri 2015 ini, diblacklist DKPP pada 26 Maret 2016, yang berlaku sejak 13 Februari 2015-12 Februari 2017, karena dipinalti dan diberi sanksi ‎oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Natuna karena tidak mampu menyelesiakan Kontrak Pekerjaanya tepat waktu, sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

"Hal itu sesuai dengan Perka Nomor 18 tahun 2014 pasal 3 ayat 2 huruf F dalam pekerjaan proyek Dinas Pertanian," sebagaimana Pengumuman LKPP dalam lamannya.

Editor: Udin ‎