BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tiga rersangka korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) RSUD Provinsi di Tanjunguban, dituntut bevariasi di Pengadilan Tipikor PN Tanjungpinang. 

Direktur Utama PT Mitra Bina Medika, Suhadi dituntut 4 tahun penjara. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Arianto Sidasuha Pura dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Deni Refian, hanya dituntut  1 tahun dan 6 bulan.

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabuli Sanjaya SH dan Dani Daulay SH, di PN.Tipikor Tanjungpinang, Rabu (1/6/2016). Baca juga: Satu Terdakwa Korupsi Alkes RSUD Tanjunguban Cicil Kerugian Negara

Selain dituntut 4 tahun penjara, terdakwa Suhadi juga dikenakan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, serta hukuman mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp1.09 miliar yang dinikmatinya.

Sedangan dua terdakwa lainnya, Dirut RSUD Tanjung Uban, Arianto Sidasuha Purba dan Deni Refian juga dituntut dengan hukuman denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, namun tanpa uang pengganti.

Dalam tuntutanya JPU menyatakan, terdakwa Suhadi yang merupakan Dirut PT.Mitra Bina Medika, terbukti menyalah-gunakan jabatan, untuk memperkaya diri sendiri hingga merugikan negara, sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Atas perbuatanya, terdakwa Suhadi dituntut selama 4 bulan penjara, denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Mengembalikan kerugian negara sebagai uang pengganti Rp1.09 miliar lebih dan jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 2 tahun penjara," ujar Rebuli Sanjaya SH.

Sedangkan dua terdakwa lain, Arianto Sidasuha dan Deni Refian, dikatakan terbukti melakukan korupsi, dengan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya orang lain, korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 3 UU Tipikor.

Atas tuntutan tersebut, Kuasa Hukum Suhadi Agus Sutanto SH, menyatakan akan mengajukan pledoi terhadap kliennya, demikian juga Kuasa Hukum Terdakwa Arianto Sidasuha Purba dan ‎Deni Refiani.

Ketua Majelis, Hakim Alyta Rasginting SH, yang memimpin persidangan selanjutnya memberikan waktu satu minggu bagi terdakwa dan Kuasa Hukumnya untuk membuat pledoi, sidang akan kembali dilanjutkan pada minggu mendatang.

Dalam sidang sebelumnya, Saksi Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Provinsi Kepri, Hendra Mahendara, mengatakan dari Rp8 miliar alokasi dana APBD Kepri, untuk pelaksanaan proyek Alkes di RSUD Provinsi Tanjung Uban-Bintan itu, terdeteksi persekongkolannya sudah dimulai dari Penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

"‎Dari HPS serta pelaksanaan lelang, berdasarkan audit yang kami lakukan, ada kesalahan pengetikan, sehingga berbeda dengan dokument masing-masing perusahan, pada Pokja," ujarnya.

Editor: Udin