BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Terdakwa Djodi Whiradikusuma (60) ‎dalam kasus dugaan Pemalsuan Surat Tanah menjalani sidang dengan agenda pembacaan eksepsi (Nota  Keberatan) yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya, Haposan Sihombong SH di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (30/5/2016).

Dalam Eksepsinya Haposan mengatakan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini terlalu prematur karena di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung itu bahwa terhadap dua sengketa perdata dan pidana yang sedang bergulir. Sejatinya perkara perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Sebelumnya pelapor Robert Yunozar telah sudah pernah mengajukan ‎gugatan kepada pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek yang sama dan dari situ Hakim sudah menimbang bukti yang diajukan pada Tahun 1981 dari Lurah, tidak bisa menunjukan batas sehingga gugatannya kepada BPN ditolak, sehingga secara prosedur, BPN telah menerbitkan surat tersebut sudah sah," ujarnya

Menurutnya, di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan harus diganti rugi oleh Walikota, Walaupun harus diganti, tapi putusan Pengadilan Tinggi maupun Putusan Mahkamah Agung tentang itu  sampai sekarang belum turun ke Pengedalian Negeri Tanjungpinang.

Dia Juga menjelaskan, adapun alasan-alasan tersebut maka dengan segala hormat dan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi semu pihak, pihaknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus eksepsi dalam amar putusannya.

"Mengabulkan keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa, menyatakan pemeriksaan perkara
nomor 162/Pid.B/2016/PN tentang atas nama terdakwa Djodi ditangguhkan, menunggu turunnya pemberitahuan putusan Kasasi sehingga proses aquo memiliki hukum tetap," paparnya

Selain itu, membatalkan atau menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima serta menyatakan perkara aquo telah kadarluasa dan tidak dapat diajukan segala tuntutan hukum,‎ merehabilitasi dan menetapkan terdakwa bebas dari hukum atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk mendengarkan jawaban  Eksepsi Jakasa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim Zulfadli SH bersama anggotanya Afrizal SH dan Kurniawan Guntur SH ‎akan melanjutkan persidangan satu pekan mendatang.
‎‎‎

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Zaldi SH, memaparkan bahwa kejadian tersebut berawal pada saat korban Abdul Latif Hamdan yang mempunyai sebidang tanah yang terletak di Bukit Galang II, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dengan luas tanah lebih kurang 9.818 M2 menjual tanah tersebut kepada terdakwa Djodi dengan kesepakatan harga sebesar Rp16 ribu permeter persegi.

Bebarapa hari kemudian, terdakwa Djodi membayar pembelian tanah kepada saudara Abdul Latif di rumah  Amin di Jalan Sultan Mahmud, Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang dengan mengukan cek sekitar pukul 19.00 WIB, Senin (27/4/ 2003) Lalu. Setelah ‎dibayar, korban Abdu Latif memberikan Surat Keterangan Pemilik Tanah berserta lampiran berupa Surat Peryataan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Sceet Kaart ( Peta Situasi Tanah) pada tanggal 29 Juli 2003 lalu.

Zaldi juga menjelaskan, setelah terdakwa Djodi mendapatkan surat tersebut berserta lampirannya, terdakwa menyuruh Hendrik Arifin selaku Lurah  untuk memasukan keterangan palsu di dalam  Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKT) yaitu dengan merubah ukuran luas tanah menjadi 19.962 meter  persegi lalu memaraf dan memberi stempel Kelurahan Air Raja.

"Setelah itu, Hendrik Arifin menyuruh saksi Alfian Masal untuk merubah Sceet Kaart (Peta situasi Tanah) lalu saksi Alfian melakukannya dan tidak melakukan pengukuran," paparnya.

Selanjutnya, Lurah Air Raja, ‎Hendrik Arifin, mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang berisikan, pihak pertama Abdul Latif dan pihak kedua adalah saudari Diana Sulastri. Padahal Abdul Latif tidak pernah menjual tanal seluas 19.962 meter persegi kepada saudari Diana Sulastri.

Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003, terdakwa Djodi mengurus surat tanah tersebut menjadi hak milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan ‎dan kemudian pihak BPN mengeluarkan sertifikat hak milik dan seolah-olah tanah tersebut dijual dengan istri terdakwa, Christina Djodi, dihadapan Notaris Augi Nugroho Hartadjhi.

Akibat perbutan terdakwa Djodi, korban Robert Yunozar sebagai ahli waris almarhum Albert Abdulah,   mengalami kerugian ‎atas sebidang tanah yang diperkirakan sebesar Rp3 miliar.

Atas perbuatannya, terdakwa Djodi didakwa dengan pasal ‎266 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP pada dakwaan pertama, selain itu terdakwa juga didakwa dengan pasal 266 ayat 2 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua.

Dalam dakwaan ketiga, tambah Zaldi, terdakwa Djodi melanggar pasal 263 ayat 1 jO pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan ke 4.

Editor: Udin