BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keinginan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Kepala Daerah lainnya di Indonesia untuk menuntaskan persoalan kelistrikan di daerah, tidak me‎nemukan titik solusi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komite II DPD-RI di Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Pasalnya, sebagai pemegang monopoli ketersediaan ketenaga-listrikan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) terlihat tidak transparan memaparkan dan menjawab berbagai persoalan ketenaga-listrikan kepada sejumlah Kepala Daerah atas sejumlah keluhan yang disampaikan sejumlah Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se Sumatera.

Atas dasar itu, sejumlah Kepala Daerah dan tidak terkecualai Plt. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, meminta Pemerintah Pusat dan Komite II DPD-RI, melakukan audit dan memonitoring kinerja PLN di sejumlah daerah.

Penegasan itu terlontar dalam RDP yang diadakan oleh Komite II DPD-RI Jakarta yang diikuti seluruh Gubernur dan Bupati/Walilota se-Sumatera serta Direktur Utama PLN Wilayah Sumatera dalam membahas tingkat elektrifikasi listrik di setiap Provinsi di Sumatera, kendala pembangunan pembangkit listrik, rencana revisi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan ketenaga-listrikan.

Dalam kesempatan itu, Nurdin terus bersikukuh mendesak PLN dan juga DPD-RI untuk menuntaskan persoalan listrik di daerah, khususnya di Kepri. Bahkan untuk Provinsi Kepri, Nurdin menjamin bahwa persoalan listrik di wilayahnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat, asal ada niat dan tekad dari PLN.  

"Kalau soal niat dan tekad Kepri jangan ditanya lagi. Jangankan membebaskan tanah warga yang terpakai untuk tapak tower, masang mur towerpun saya lakukan. Dan itu sudah saya buktikan di Bintan kemarin. Selama 8 tahun menunggu, dalam dua bulan bisa saya selesaikan. Jadi tak ada masalah yang tak selesai kalau serius menanganinya," tegas Nurdin di depan peserta rapat yang disambut dengan tepuk tangan oleh peserta rapat.

Nurdin juga menantang PLN untuk segera datang ke Kepri, terutama Tanjungpinang dan Karimun, yang selama ini sering disampaikan PT PLN menemui banyak kendala di lapangan, terutama soal pembebasan tanah.

"Saya yang jamin Bapak PLN ke daerah saya. Kami layan apa mau Bapak. Tapi datang untuk benar-benar menyelesaikan masalah listrik di Kepri, tidak hanya datang untuk ngopi-ngopi saja, setelah itu lupa apa yang sudah direncanakan," ujar Nurdin.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) bahkan diminta Nurdin untuk lebih serius memperjuangkan nasib daerah.

"DPD ini bukan berpolitik, Pak. Tugas utamanya adalah memperjuangkan daerah di tingkat Nasional. Jadi mohonlah Bapak-Bapak serius membantu berbagai masalah di daerah ini," ungkapnya.

Direktur PLN Wilayah Sumatera, pada kesempatan yang sama mengatakan tidak ada niat PLN untuk tidak sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ketersediaan ketenaga-listrikan di daerah. Apalagi pemenuhan ketenaga-listrikan tersebut masuk ke dalam terget kerja Nawacita Presiden Joko Widodo. Hanya saja, di lapangan PLN  mengaku menemukan banyak kendala, diantaranya sulitnya membebaskan lahan yang terpakai untuk membangun jaringan oleh PLN, aturan dan juga masyarakat.

Seluruh Kepala Daerah yang hadir pada kesempatan tersebut tidak ada yang tidak mengeluhkan kekurangan listrik. Mulai dari mempertanyakan keseriusan PLN menuntaskan masalah listrik, menaikkan status PLN ranting, sampai pada desakan diberikannya pemerintah daerah kewenangan yang lebih luas untuk menyelesaikan masalah listrik daerah mereka.

Sebagai penutup rapat, meski tidak merumuskan hasil RDP, pimpinan rapat Parlindungan Purba, tetap menyimpulkan hasil pertemuan tersebut, yakni akan dibentuk tim kecil untuk menyelesaikan berbagai persoalan listrik di Sumatera. Pemda akan dilibatkan lebih jauh dan akan disosialisasikan RUPTL ke daerah setelah Ramadan.

Editor: Udin