BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kepri tidak menyatakan kasasi atas vonis 1 tahun 6 bulan Hakim Pengadilan Tinggi Riau terhadap empat terdakwa korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Anambas senilai Rp4,8 miliar, sehingga dinyatakan inkrah.

Sedangkan mengenai keterlibatan mantan Bupati Tengku Mukhtaruddin, mantan Sekda Radja Tjelak Nur DjalalBupati, Kabag Keuangan, Kuasa BUD Anambas, serta Marzuki selaku pemilik rekening PT Samara Tungga yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor dinyatakan terlibat, akan didalami Penyidik Kajati Kepri.

"Mengenai isi putusan, yang menyatakan keterlibatan sejumlah pihak akan kami dalami," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Andar Perdana, kepada BATAMTODAY.COM di Tanjungpinang, Kamis (19/5/2016).

Sebelumnnya, Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Tanjungpinang Jupriyadi SH, didampingi anggotanya Patan Riadi SH dan Lindawati SH, menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan terhadap 4 terdakwa korupsi dana PPID Kabupaten Anambas, masing-masing Surya Darma Putra, Efian, Welli Indera dan Ganda Rizky.

Putusan ini jauh lebih rigan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut ke 4 terdakwa 3 tahun 6 bulan hingga 5 tahun penjara. Dan atas putusan ringan majelis hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejati menyatakan banding ke PT Riau. Dan oleh PT Riau menguatkan putusan PN Tipkor Tanjungpinang. Atas putusan itu JPU tidak menyatakan kasasi, hingga setelah 14 hari putusan dinyatakan inkrah.
‎

Selain menjatuhkan vonis ringan terhadap 4 terdakwa, Majelis Hakim PN Tipikor Tanjungpinang dalam amar putusannya menyatakan keterlibatan Bupati Anambas, Sekda, Kabag Keuangan, dan Kuasa BUD, termasuk Marzuki selaku pemilik rekening PT Samara Tungga turut serta dan bertanggung jawab dalam korupsi Rp4,8 miliar dana PPID yang kembali dialokasikan dari APBD 2013 Anambas.

Hal itu dikatakan Majelis Hakim PN Tipikor Tanjungpinang dalam uraian dan pertimbangan putusannya pada terdakwa Handa Rizky, mantan Kepala Cabang Pembantu Bank BNI-46 Tarempa.

Baca: Majelis Hakim Sebut Empat Pejabat Ini Terlibat Korupsi Dana PPID Anambas

"Selain keempat terdakwa, ada pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam korupsi Rp4,8 miliar, sisa dana PPID Anambas yang dialokasikan sebagai dana tidak terduga pada APBD ‎2013 Kabupaten Anambas ini," ujar Hakim Linda Wati SH dalam uraian putusannya di PN Tipikor Tanjungpinang, Rabu (16/12/2015) lalu.

Sejumlah Orang yang juga turut serta dan bertanggung jawab ‎dalam korupsi pengembaliaan sisa dana PPID yang diambil dari dana tidak terduga APBD 2013 kabupaten Anambas itu, dikatakan Majelis Hakim adalah Bupati Anambas Tengku Muchtarudin, Sekda Anambas Radja Djelak Nurjalal, Kebag Keuangan Anambas Ivan SE, serta Kuasa BUD Kabupaten Anambas Salmiah.

Majelis Hakim juga menyatakan, sisa dana PPID yang bersumber dana APBN tahun 2011, sesuai dengan keterangan saksi ahli, tidak dapat dimasukkan dan dianggarkan ke dalam APBD.

"Sesuai dengan PMK 104 tentang tata cara penggunaaan dan pengembaliaan dana PPID, seharusnya sisa dana PPID yang diterima Kabupaten Anambas ini, harus langsung dikembalikan ke Kas Negara," ujar Majelis Hakim.

Namun kenyataannya, para Pejabat Anambas ini tidak mengembalikan Rp4.8 miliar sisa dana PPID 2011 dan menunggu audit BPK yang kemudian dianggarkan kembali pada APBD, serta kemudian dicairkan ke rekening simsen dan dipindah-bukukan melalu SPT, SPM dan SP2D, yang dikeluarkan masing-masing Pejabat Anambas," tegas Hakim Linda Wati.

Atas pengalokasian dan pengucuran dana melalui SPP, SPM, dan SP2D langsung itu, Majelis menyatakan, Bupati, Sekda, Kabag Keuangan, dan Kuasa BUD kabupaten Anambas mengetahui adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tentang penggunaan dan tata cara pengembaliaan sisa dana PPID 2011, tetapi terkesan membiarkan.

"Selain itu,‎ untuk dana Rp400 juta yang tidak dapat dibuktikan JPU dalam persidangan diterima oleh terdakwa Handa Rizky, dibebankan kepada Marzuki sebagai Direktur PT.Samara Tungga Duta Persada, yang merupakan pemilik rekening penampung Rp4.8 miliar dana APBD 2013 Anambas, yang dikucurkan terdakwa Suryadarma Putra," ujar Majelis Hakim.

Karena, saksi Marzuki tambah Majelis Hakim, awal pertama yang menyerahkan pembukaan rekening PT.Sumara Tungga pada Riko Saputra, serta check kosong yang sudah ditandatangani, untuk menampung Rp4.8 miliar dana APBD Anambas, sehingga dapat dipergunakan Suryadarma Putra untuk mengucurkan dana tersebut. Padahal Marzuki juga tahu, seharusnya dirinya tidak berhak atas dana APBD tersebut.

Sedangkan mengenai keterlibatan, Salmiah yang mengeluarkan SP2D-LS 160 yang tidak diakuinya, merupakan SP2D yang dikeluarkan Kuasa BUD itu. Hal itu diperkuat dengan kesaksiaan karyawan Bank-46 cabang Pembantu Tarempa saksi Nadia, yang mengatakan, tanda tangan Salmiah pada SP2D-LS 160 tersebut, cocok dan mirip dengan spaisment tandatanganya di Bank BNI-46.

Atas fakta dan data dalam persidangan para terdakwa, Majelis menyatakan Bupati, Sekda, Kabag Keuangan, dan Kuasa BUD Kabupaten Anambas, juga turut serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 140 tahun 2011 tentang pencairan penggunaan dan tata cara pengembalian dana  PPID‎ yang langsung ke Kas Umum Negara.‎ UU nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang penggunaan Keuangan daerah.

Editor: Udin