BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri kembali memanggil dan memeriksa 3 orang anggota DPRD Natuna di Kajati Kepri, Senin (16/5/2016). Mereka diperiksa dan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi Tunjangan Perumahaan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Natuna senilai Rp2 miliar tahun 2011. 

Mereka yang diperiksa itu adalah, Jarmin dari Fraksi Gerindra, Harken dari PPP, serta satu alagi anggota DPRD Natuna dari Partai demokrat.

‎Asisten Pidana Khusus Kajati Kepri, N.Rahmat SH mengatakan, pemanggilan dan pemeriksaan 3 anggota DPRD Natuna itu, dilakukan sebagai tindak lanjut penyidikan atas dugaan korupsi dana tunjangan Perumahaan DPRD Natuna tersebut.

"Pemeriksaan ketiganya, tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi pengadaan rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Natuna 2011 yang saat ini ditangani Kajati Kepri," ujar N.Rahmat menjawab BATAMTODAY.COM.

Mengenai hasil penyidikan, N. Rahmat menyatakan, telah mulai rampung dan seluruh mantan anggota dan anggota DPRD Natuna masa bakti 2014-2015 telah dilakukan pemeriksaan. Demikian juga, Sekwan dan mantan Bupati Natuna Elias Sabli serta Wakil Bupati ‎Natuna Imalko.

"Semuanya sudah diperiksa dan dimintai keterangan, dan setelah pemeriksaan ini, mudah-mudahan, akan segera dapat ditetapkan tersangka, setelah gelar perkara," ujarnya.

Pantauan BATAMTODAY.COM, tiga anggota DPRD Natuna itu keluar dari ruangan penyidik Pidana Khusus Kajati Kepri sekitar pukul 15.15 Wib.

Ketika ditanya, mengenai jumlah pertanyaan serta mengenai hal apa saja pertanyaan penyidik kepada mereka, mereka enggan memberikan jawaban, dan memilih bergegas untuk cepat keluar.

Selain anggota DPRD Natuna, juga tampak Kakan Satpol-PP Kabupaten Natuna, Subandi. Subandi mengaku, hanya menemani, rekanya Jarmin ke Kejaksaan Tinggi Tersebut. "Saya hanya menemani, dan menunggi pak Jarkin, selain itu, saya juga sering datang ke sini,"ujarnya pada BATAMTODAY.COM.

Sebagaimana diberitakan, Kejati Kepri, telah mengusut dan meningkatkan, dugaan korupsi tunjangan perumahaan unsur Pimpinan DPRD Natuna periode 2009-2014 dan 2014-2019 ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur melawan hukum, dalam dugaan Korupsi pengalokasiaan dan penerimaan dana tunjangan perumahaan. Sementara itu, 19 unit rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Natuna sudah tersedia tetapi tidak pernah digunakan.

Alokasi dana tersebut telah berjalan selama 5 tahun. Tapi dalam proses hukum, tim penyidik Kajati Kepri memproses penggunaan anggaran pada tahun 2011. Selama 1 bulan untuk 1 tahun, setiap unsur pimpinan ketua dan wakil ketua menerima dana Tunjangan Perumahan anatara Rp11-15 juta per orang per bulan. Sementara anggota dewan lainya memperoleh tunjangan sewa rumah dinas itu lebih dari Rp10 juta.

Editor: Dardani