Kalangan Mahasiswa Tolak Reni Yusneli Jabat Plt Sekda Kepri
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 11-02-2016 | 13:54 WIB
Reni_Yusneli_TPIPos.jpg
Reni Yusneli, Plt. Sekda Kepri. (Sumber foto: Tanjungpinang Pos)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penunjukan Reni Yusneli menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kepri mulai berbuah penolakan. Elemen mahasiswa menilai penunjukan Reni akan memunculkan polemik baru di internal pemerintahan, khususnya dalam pengaturan anggaran di APBD Kepri.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang, Helianto bahkan menuding, penunjukan Reni oleh Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto merupakan sebuah persekongkolan serta konspirasi suami Isteri yang menjadi pejabat strategis di dalam satu pemerintahan.

"Kami menduga, ini permainan politik. Apalagi mengingat suami Reni, Naharuddin merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri. Sehingga akan klop, karena Bappeda sebagai perencana, sementara Sekda sebagai ketua TAPD dengan mudah akan dapat mengalokasikan anggaran untuk kepentingan tertentu," kata Helianto kepada wartawan di Tanjungpinang, Kamis (11/2/2016). 

Selain terkesan politis dan sarat dengan konspirasi, Herlianto juga mengatakan profesionalisme dan kapabilitas Reni Yusneli sebagai Asisten I Pemprov Kepri selama ini juga tidak terlalu menonjol. Bahkan, Reni dikenal dengan pejabat Pemprov yang tidak profesional dan netral sebagai ASN dalam Pilkada Kepri 2015 lalu. 

Keputusan Penjabat Gubernur Kepri menunjuk Reni sebagai Plt. Sekda, tambah Helianto, sangat kurang elegan, apalagi di akhir massa jabatan. Karena, selain akan menimbulkan reaksi di internal Pemprov Kepri juga akan ditentang sejumlah kalangan. 

"Kami akan mempertanyakan kebijakan Penjabat Gubernur ini, dan akan menggelar aksi demo untuk menolak Reni Yusneli sebagai Plt. Sekda Kepri," kata dia.

Terpisah, akademisi di Kepri, Zamzami A. Karim mengatakan penunjukan Plt. Sekda sebagaimana yang dilakukan Penjabat Gubernur di akhir masa jabatannya dikatakan kurang tepat karena akan berdampak pada kelangsungan tatanan birokrasi di pemerintahaan Kepri ke depan. Selain itu, tiga Asisten di bawah Sekda sebelumnya, merupakan personifikasi dari pelaksanaan tugas Sekda. 

"Dengan waktu yang terlalu mepet antara masa jabatan dan pelaksanaan pelantikan Gubernur dan wakil gubernur definitif Kepri 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada 12 Februari 2016. Saya pikir kurang efektif," kata Zamzami, pekan lalu.

Karena selain tidak terlalu mendesak, tambah dia, tugas-tugas Sekda selama ini juga masih dapat didelegasikan kepada Asisten Pemerintah dan dua asisten lainnya di Sekretariat Pemerintah Provinsi Kepri. 

"Justru kalau dilakukan penunjukan Plt. Sekda di ujung masa jabatan Penjabat Gubernur itu, akan menimbulkan pertanyaan, atas adanya pengotak-kotakan pejabat birokrasi dan agenda politik tertentu," Zamzami berpendapat.

Memang, tambahnya lagi, penunjukan Plt. Sekda itu merupakan hak prerogatif Gubernur dan Penjabat Gubernur. Dalam birokrasi pemerintahan, Sekda merupakan jabatan tertinggi, namun alangkah bagusnya Penjabat Gubernur Kepri lebih arif dan menahan selera, untuk mengangkat dan menunjuk Plt. Sekda Kepri, hingga Gubernur definitif dilantik pada 12 Februari 2016.

Sani Enggan Tanggapi Penunjukan Reni Yusneli 
Sementara itu, Gubernur Kepri terpilih Provinsi Kepri periode 2016-2021, Muhammad Sani belum bisa memberikan tanggapan terkait hal ini karena masih di luar pemerintahan.

"Saya belum bisa menanggapi, karena saya masih orang luar. Kita lihat saja nanti kinerjanya, dan walaupun saya sudah dilantik nanti, tidak mungkin akan langsung saya berhentikankan. Tentu ada prosesnya, kita lihat saja perkembanganya ke depan seperti apa. Karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata Sani di Bandara RHF Tanjungpinang, Rabu malam.

Disinggung dengan adanya nepotisme dan kepentingan politik dalam penunjukan Reni Yusneli, Sani menimpali, kalau hal itu hak orang untuk menilai. 

Namun demikian, Sani juga‎ mengakui, sebelum menunjuk Reni Yusneli, Nuryanto juga sudah melakukan komunikasi dengannya terkait hal tersebut.

Dalam mendudukan kabinet pembantunya, Sani dan Nurdin Basirun menyatakan, akan melihat kapabilitas, kemampuaan dan profesionalisme kinerja masing-masing pejabat.

"‎Semua akan kita rangkul, dan akan kita lihat kinerja dan kapabilitasnya, siapa yang profesional, siapa yang dapat bekerja, serta bekerja sama dengan tim. Kalau pun dapat bekerja tapi tidak dapat bekerja sama dalam tim bagaimana...? Sama saja," pungkasnya.

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Mendag Budi, Menhub Dudi dan MenKP Wahyu Sakti Bergabung ke PAN

21-12-2024 | 09:04 WIB

Tingkatkan Kapasitas dan Militasi Kader, PAN Gelar Bimtek dan Workshop Anggota Legislatif

20-12-2024 | 20:24 WIB

PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution

17-12-2024 | 08:24 WIB