PJ Gubernur Kepri Yakin Kebijakan Pusat Untungkan Daerah Otonom Batam

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penjabat Gubernur Provinsi Kepri, Nuryanto menyerahkan sepenuhnya pembahasan status FTZ Batam ke Pemerintah Pusat.

Menurutnya, pembubaran FTZ dan merubahnya kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan sistim Inclave oleh Pemerintah Pusat, justru ingin mencari resiko yang paling kecil dan memberi keuntungan yang besar bagi masyarakat Kota Batam agar tetap berkembang sebagai daerah Otonom.

"Kita serahkan sepenuhnya pada Pemerintah Pusat, dan kita berharap ada satu keputusan Pemerintah yang dapat menguntungkan masyarakat dan Kota Batam‎ agar bisa berkembang sebagai Daerah Otonom," ujarnya, Selasa (26/1/2016) di Tanjungpinang.

Dengan keputusan Pemerintah Pusat kata dia, akan ada satu solusi Clean and Clear dalam pembenahan kawasan Industri dan Investasi di Batam. Sehingga dengan kebijakan serta format Lembaga dan SOTK baru yang disusun Pemerintah Pusat itu, akan dapat menambah kepercayaan investor dalam menanamkan investasinya di Batam.

Lebih jauh dikatakan, dirinya telah melakukan survei dan meminta masukan langsung, khususnya kepada warga dan pengusaha yang ada di Batam.

"‎Menampung dan meminta masukan dari semua pihak, tetap kita lakukan, dan saya juga secara langsung turun dan meminta tanggapan pada warga dan sejumlah pihak. Termasuk juga kepemilikan lahan, kawasan serta keberadaan daerah Rempang dan Galang dan sejumlah Akademisi, termasuk BP Batam. Sebelumnya Pemerintah Pusat juga sudah meminta masukan terkait BP Batam ini," ujarnya.

Kalau Batam ini benar-benar dibenahi katanya lagi, harusnya masyarakat dan investor serta pelaku usaha bisnis harus bersyukur sebab akan lebih senang nantinya. Namun dari pengamatannya di sejumlah media, justru dikatakan banyak yang resah.

Nuryanto kembali bertanya, tentang apa dan siapa masyarakat yang merasa resah itu. Sebab menurutnya, justru dengan program perbaikan yang dilakukan Pemerintah, sejatinya disambut dengan baik dan bahagia.

"Apakah yang resah itu pengusaha Singapura? bagaimana dengan pengusaha Indonesia?. Atau yang merasa resah adalah importir mobil, bagai mana dengan pelaku ekspor? dan bagaimana selama ini pelaksanaan impor di Batam itu, apakah lebih banyak atau sedikit dari ekspor?," ujarnya.

Jadi, Nuryanto berharap agar perbaikan yang dilakukan Pemerintah Pusat pada Batam ini, jangan sampai menjadi bumerang, serta mengajak masyarakat untuk menunggu kebijakan Pusat dalam mengatur dan membentuknya, yang nantinya akan dapat menguntungkan daerah otonom tersebut.


‎‎Editor : Udin

---