"Pada 4 Januari 2016 lalu, Presiden telah melakukan penandatanganan kontrak pembangunan infratruktur. Harapan pemerintah, saudara-saudara yang sebelumnya menjadi tenaga kerja non formal di Malaysia, seperti buruh bangunan, pekerja di perkebunan, dapat bekerja pada pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan pemerintah saat ini," ujar Mensos Khofifah saat berkunjung ke barak penampungan TKIB deportasi di Jalan Transito Tanjungpinang, Jumat (15/1/2016). 

Jumlah TKIB deportasi asal Malaysia dari sejumlah daerah di Indonesia yang ditampung Dinas Tenaga Kerja dan RPTS di Tanjungpinang saat ini berjumlah 842 Orang. 

Dari total tersebut, ‎sebanyak 526 TKIB laki-laki, 305 perempuan dan ditamabah 2 anak, serta 9 bayi, yang ditampung di Rumah Penampungan Trauma Centes (RPTC) Kementeriaan Sosial di Senggarang Tanjungpinang. 

Kepada para TKIB, korban trafficking ini, Khofifah juga meminta, agar setelah sampai di daerah masing-masing, para TKIB itu, segera dapat mencari lapangan pekerjaan, pada proyek pembangunan sarana infrastruktur pemerintah yang saat ini, sedang membutuhkan banyak tenaga kerja. 

"Demikian juga tenaga kerja di sektor perkebunan. Dari perbandingan gaji buruh perkebunan di Malaysia, maih lebih tinggi gaji tenaga kerja perkebunan di Indonesia. Harapan kami, bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian di sektor perkebunan dapat mencari lowongan dan lapangan pekerjaan perkebunan di Indonesia," ujarnya. 

Kepada wartawan, Kofifah juga mengatakan, ‎dengan adanya pembangunan waduk, jalan, jembatan dan bahkan pembangkit listrik dalam meningkatkan kebutuhaan energi saat ini, sangat membutuhkan banyak pekerja non-formal. Semestinya akan dapat menampung semua TKIB itu, untuk dapat bekerja di sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur itu.

‎"Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini di sejumlah daerah, sejumlah lapangan pekerjaan itu akan dapat menyerap TKIB yang dideportasikan ini seluruhnya," ujar Kofifa.

Kepada sejumlah Tenaga Kerja Wanita Bermasalah (TKW-B) di RPTS Senggarang Tanjungpinang, Kofifah mengatakan, bagi khususnya yang sedang hamil dan mengandung, hendaknya setelah sampai di kampung halaman, agar langsung dapat mendaftarkan diri sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). 

"Bagi Ibu-Ibu ini, kalau sudah sampai nanti di kampung halaman, agar langsung dapat menghubungi Kades dan Lurahnya. Sampaikan pada Pak Lurah dan Kadesnya, kata Bu Menteri Sosial, agar kami dimasukkan dalam Program Keluarga Harapan," ujar Kofifa. 

Selain itu, Kader PKS ini juga mememinta para wanita yang menjadi TKI yang dideportasi itu, untuk membentuk kelompok, guna diberikan pelatihan dan bantuan usaha oleh pemerintah dalam Program Pembinaan Usaha Keluarga. 

"Kalau Ibu-ibu suka berjulan dan berwiraswasta, dapat dibentuk kelompoknya nanti di desa, dan diajukan pada pemerintah untuk diberi pelatihan dan biaya modal usaha, tetapi harus dilatih terlebih dahulu," jelasnya. 

Penanganan sosial masyarakat, khusunya keluarga di bawah garis kemiskinan, tambah Kofifah, akan terus menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteranya. Dan dengan usaha semua pihak, peningkatan kesejahteraan keluarga akan dapat dilaksanakan. 

Dalam kunjunganya melihat langsung Kondisi TKIB dan TKW deportasi itu, Mensos juga memberikan bantuan, berupa pakaian dan peralatan kepada seluruh TKIB, serta bantuan dana jaminan hidup pada masing-masing TKIB yang rencnanya, hari ini juga akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing, menggunakan Kapal Pelni dari Pelabuhaan Sribanetan Kijang. 

Editor: Dardani