Sekda Tanjungpinang Sebut Ada Sejumlah Warga Mampu Ingin Dapat BLT
Oleh : Redaksi
Selasa | 25-08-2020 | 20:04 WIB
blt-repot.jpg
Sekretariat Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafar. (Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang menyatakan sejumlah warga dari keluarga yang mampu ingin mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), meski tidak terdata.

Sekda Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari mengatakan, warga dari keluarga yang mampu itu sempat melakukan protes kepada petugas yang mendata dan menyalurkan BLT.

"Jumlah mereka memang tidak banyak, tetapi mengusik petugas. Seandainya mereka dari keluarga tidak mampu terkena dampak pandemi Covid-19, tentu didata oleh RT," ujarnya, Senin (24/8/2020), seperti dilansir laman resmi Diskominfo Kepri.

Teguh mengingatkan warga dari keluarga mampu untuk tidak menerima bantuan yang bersumber dari anggaran daerah tersebut. Pengurus RT pun diharapkan tidak mendata mereka sebagai orang yang berhak menerima BLT.

Jika ditemukan warga dari keluarga yang mampu menerima BLT, maka pihak kelurahan akan mengumumkannya di kantor kelurahan. "Skenario kedua, kami akan mengumumkan penerima BLT di kediamannya," kata Teguh.

Permasalahan lain yang dihadapi Pemkot Tanjungpinang yakni warga yang sudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam setiap bulan, masih ngotot ingin mendapatkan BLT, padahal itu tidak dibenarkan.

"Ini sudah kami sampaikan berulang kali kepada petugas yang mendata dan menyalurkan BLT agar tidak mendata keluarga yang sudah memperoleh dana dari PKH yang bersumber dari anggaran pusat," ucapnya.

Teguh menegaskan pihaknya telah menetapkan regulasi yang menjadi kebujakan agar penyaluran BLT untuk 31.220 keluarga kurang mampu. Kebijakan itu berupa sudah rekomendasi dari RT, RW dan lurah terhadap keluarga yang berhak menerima BLT. Dari rekomendasi ini baru di-SK-kan oleh Camat.

"Kami ingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pendataan dan penyaluran BLT untuk mengikuti aturan. Apapun alasannya jangan menabrak aturan," katanya.

Anggaran daerah yang tersedot untuk program BLT mencapai sekitar Rp 18,7 miliar sehingga Pemda tidak mampu merealisasikan pada tahun 2021.

BLT sebesar Rp 600.000/keluarga yang mulai disalurkan sejak beberapa hari lalu di Tanjungpinang hanya sekali diberikan kepada warga yang berhak menerimanya pada tahun 2020.

Editor: Gokli