FPI dan GNPF Demo DPRD Kepri Minta Kasus Jiwasraya dan Asabri Dituntaskan
Oleh : Syajarul
Senin | 17-02-2020 | 16:04 WIB
demo_fpi_pinang.jpg
FPI dan GNPF menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kepri (Foto: Syajarul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Front Pembela Islam (FPI) bersama Forum Umat dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kepulaua Riau (Kepri). Mereka menyuarakan mengenai maraknya kasus korupsi yang terjadi di tanah air.

Salah satu orator, Erwin Susanto Hutabarat mengatakan aksi ini merupakan seruan para ulama di Indonesia, yaitu terkait kasus Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara mencapai Rp 13 triliun, Asuransi Alsabri merugikan negara Rp 10-16 triliun dan kasus PT Tuban Petrochemical Industry (PT. TPI) yang merugikan Rp 27.

Perwakilan massa lainnya, Lukman juga menyampaikan hal sama, selain kasus diatas masih ada kasus e-KTP yang juga merugikan keuangan negara yang tidak sedikit. Ia meminta pemerintah memberikan hukum yang berat terhadap para koruptor.

Dalam aksi itu, FPI mengeluarkan pernyataan sikap, yakni korupsi merupakan suatu kemaksiatan yang harus diatasi dengan sebenar-benarnya. Pelaku koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Ormas, aktifis Islam dan para ulama menyarankan menaati aturan agama.

Sementara itu, Koordinator Aksi/Pangda LPI Kepri Fery mengaku prihatin dengan korupsi asuransi Jiwasraya dan Alsabri, oknum yang melakukan korupsi tersebut telah merugikan rakyat Indonesia.

"Aksi saat ini sebagai bentuk keprihatinan kita sebagai anak bangsa, semoga para perwakilan DPRD Kepri dapat menyampaikan pesan ini kepada pemerintah pusat," kata Fery.

Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan DPRD Kepri menerima masukan dari massa FPI, Forum Umat dan GNPF terkait kasus Korupsi asuransi Jiwasraya dan Alsabri.

"Kita DPRD Kepri akan memyampaikan pesan tersebut ke pemerintah pusat diantara Mahkamah Agung dan instansi terkait," kata Jumaga.

Editor: Surya