Masuk Tahun Politik, Pengawasan DPRD Kepri Terhadap Proyek Tidak Kendor

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Meski sudah memasuki tahun politik, perhatian DPRD Kepri tidak akan lengah untuk mengawasi proyek-proyek infrastruktur pada tahun 2019 ini. Terlebih pada tahun ini, Pemprov Kepri banyak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang cukup menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Kepri Irwansyah, Jumat (1/2/2019). Ia bahkan mengingatkan, Pemerintah Kepri jangan main-main dengan memanfaatkan kelengahan DPRD yang saat ini tengah disibukan dengan masa politik, dengan akan melaksanakan pemilu ini.

"Anggaran besar yang diplotkan untuk pembangunan infrastruktur melalui APBD Kepri harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaanya," ujarnya.

Irwansyah menegaskan, pihaknya akan mengawasi semua proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepri yang bersumber dari APBD Kepri 2019. Sesuai dengan tupoksi DPRD yakni, mengawasi pembangunan, memastikan jangan sampai ada kecurangan yang berakibat kualitas pembangunan infrstruktur tidak sesuai yang justru akan merugikan masyarakat.

Disamping itu, dirinya juga mengingatkan agar Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Kepri yang melakukan pelelangan agar memperhatikan proses pelelangan proyek tersebut dengan selektif. Dimana, pemenang proyek haruslah kontraktor yang profesional. Mulai dari kemampuan perusahaan, baik secara finansial dan juga kelengkapan serta pengalaman kerjanya harus diperhatikan.

"Kami juga mengaharpan agar proyek-proyek yang akan dilaksanakan itu harus ditangani oleh konsultan proyek atau pengawas yang baik dan berpengalaman. Sehingga pekerjaan itu akan selesai tepat waktu," jelasnya.

Selain itu, lanjut Politisi PPP ini, DPRD akan mengawasi dengan sebaik-baiknya dalam melakukan pengawasan semua proyek tersebut.

Diakuinya, selama ini ada hal-hal yang memang tidak semua bisa diawasi oleh DPRD secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut, seperti pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah terprncil dan pelosok, seperti di Natuna, Anambas dan juga di Lingga.

Bila pengawasan yang aksesnya mudah seperti di Batam, Tanjungpinang dan Bintan masih bisa dilakukan pengawasan dengan baik oleg DPRD ini.

"Kita masih menemui kendala dalam pengawasan didaerah terpencil dalam pengawasan pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga masih dijimpai pembangunan di daerah yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan bahkan dibawah standar. Ini kan jelas merugikan masyarakat dan kami usahakan akan melakukan pengawasan secara maksimal," tegasnya.

Editor: Yudha

---