Ini Beda Pencitraan Nurdin Basirun dan Presiden Joko Widodo

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Akademisi dan Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, menilai perjalanan dinas Gubernur Kepri Nurdin Basirun ke sejumlah pulau, hingga menghabiskan anggaran BBM dan sewa kapal Rp2-3 miliar, tidak produktif.

Kunjungan mantan Bupati Karimun itu ke sejumlah pulau dinilai belum berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat, dan masih terkesan hanya pencitraan belaka.

"Pencitraan biasa dilakukan kepala daerah untuk memperkuat basis pendukungnya. Itu positif, jika dalam setiap kegiatan kunjunganya ke sejumlah pulau menghasilkan out put yang menguntungkan masyarakat. Seperti menyelesikan permasalahan fasilitas dan kesejahteran masyarakat. Sehingga tidak hanya sekadar pencitraan," ungkap Endri di Tanjungpinang, Rabu (28/11/2018).

Secara politik, Endri menilai gaya kepemimpinan Nurdin Basirun hampir sama dengan Presiden Joko Widodo, yang gemar blusukan ke sejumlah daerah dan pulau.

Hanya, kata dia, hasilnya sangat jauh berbeda. Perbedaan itu terlihat dari output atau dampak dari kunjungan yang dihasilkan.

Ketika Presiden Jokowi blusukan ke daerah, akan membawa kabar bahagia bagi warga, karena ada kegiatan yang dilakukan presiden sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Presiden Jokowi pun membawa kepala daerah dan menterinya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di sejumlah daerah yang dikunjunginya.

Sedangkan Gubernur Nurdin, hingga saat ini, lebih banyak melakukan kegiatan pencitraan dalam berbagai kegiatan di pulau-pulau. Contohnya, gubernur bermain kelereng, mendadak menjadi nakhoda kapal dan memasak atau datang hanya sekedar membuka turnamen sepak bola tingkat keluarahan.

"Menurut saya, di era sekarang masyarakat sudah memahami apa kegiatan yang dilakukan itu positif atau hanya sekadar pencitraan," ujar Endri.

Semestinya, tambah Endri, kegiatan bluskan dan jalan-jalan Nurdin Basirun ke sejumlah pulau di Kepri itu, lebih dapat terkoordinir dengan baik dengan instansi pemerintahanya. Khsusunya dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga, uang rakyat yang digunakan untuk operasional gubernur dan jajarannya membuahkan hasil yang lebih baik, sesuai kebutuhan masyarakat.

"Banyak permasalahan di birokrasi pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik, yang harus diselesaikan, seperti permasalahan pelayanan publik, angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi dan terakhir hasil survei KPK tahun 2018 yang menunjukkan rapor merah dalam penggunaan jabatan di pemerintahan," ucapnya.

Endri menegasakan, persoalan di pemerintahan, tidak akan dapat hanya diserahkan kepada Sekda, apalagi kondisi sekarang Sekda Kepri cacat moral berdasarkan hasil penyelidikan KPK terhadap kasus gratifikasi. Sekda terbukti melakukan gratifikasi sehingga mendapat sanksi berupa penurunan golongan atau pangkat.

Endri juga mengingatkan, kritik yang diberikan kepada gubernur dan jajarannya bukan karena ada kepentingan tertentu, melainkan untuk mendorong pemerintahan agar lebih baik. Ia pun merasa pesimistis kritik tersebut dapat memperbaiki kinerja gubernur dan jajaranya akan lebih baik jika tidak dilakukan perobahan dan instopeksi diri untuk perbaikan.

Era kepemimpinan Nurdin di Kepri, kata dia jauh berbeda dibanding pemimpin sebelumnya. Ketika Kepri dipimpin Ismeth Abdullah, seluruh permasalahan yang muncul di tengah masyarakat mendapat respons yang cepat oleh tim yang dibentuknya sehingga satu per satu permasalahan dapat diatasi.

Ketika almarhum Haji Muhamad Sani memimpin Kepri, pola kepemimpinan sedikit berubah. Sani dengan gaya "kebapakan" menyelesaikan satu per satu permasalahan dengan arif di pemerintahan.

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun membantah kunjungan kerja yang kerap dilakukan ke sejumlah pulau di Kepri, yang menghabiskan anggaran Rp3 miliar untuk menyewa dan membeli BBM kapal untuk pencitraan dan sosialisasi Pemilihan Gubernur di 2021 mendatang.

Nurdin mengaku kunjungan dan kedatangan ke sejumlah kampung, pulau di Kepri atas dasar undangan masyarakat, dalam melakukan silaturahmi serta menyerap aspirasi tentang apa yang dibutuhkan warga.

Editor: Yudha

---