Bantah Sosialisasi Pilgub 2021

Nurdin Sebut Kunjungannya ke Pulau-pulau untuk Silaturahmi dan Jemput Aspirasi

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun membantah kunjungan kerja yang kerap dilakukan ke sejumlah pulau di Kepri, yang menghabiskan anggaran Rp3 miliar untuk menyewa dan membeli BBM kapal, dengan tujuan sosialisasi Pemilihan Gubernur di 2021 mendatang.

Nurdin juga menegaskan, kunjungan dan kedatangan ke sejumlah kampung, pulau di Kepri atas dasar undangan masyarakat, dalam melakukan silaturahmi serta menyerap aspirasi tentang apa yang dibutuhkan warga.

"Ah ndak lah, bukan untuk sosialisasi. Saya pergi ke pulau semua atas dasar undangan masyarakat, di samping melihat kondisi dan menyerap aspirasi masyarakat tentang apa yang paling dibutuhakan," kata Nurdin pada wartawan usai menghadiri Paripurna DPRD Kepri, Senin (26/11/2018).

Hal itu, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden, yang menyarakan untuk Presiden minimal 3 kali turun dan berkunjung ke daerah, Menteri 6 kali, Dirjen 9 kali dan kalau Gubernur harus 10 kali.

Disinggung mengenai implementasi program yang dituangkanya di dalam APBD dari hasil kunjungan ke sejumlah pulau itu, Nurdin mengakui, memang hingga saat ini masih minim. Tetapi menurutnya, kunjunganya tersebut akan bisa diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

"Respond masyarakat terhadap kedatangan pemerintah ke kampung halamnya cukup tinggi sekali. Masyarakat pulau lebih semangat dengan kedatangan Gubernur ke kampung halamanya. Secara kuantitaif memang belum ada, tetapi selama ini respon masyarakat cukup tinggi," kata Nurdin.

Nurdin juga mengakui, dari kunjungan yang dilakukan ke sejumlah pulau di Kepri dengan alokasi biaya perjalanan bahan bakar dan sewa kapal yang agak lebih tinggi. Namun, dengan kunjunganya itu, ekonomi desa bergeliat, masyarakat semua keluar dan jualan tumbuh banyak.

"Memang dari alokasi biaya perjalanan bahan bakar agak lebih, retapi maknanya kita dapat menyatukan dan mempersamakan masyarakat melalui olahraga seperti bola kaki," sebutnya.

Menyatukan persepsi masyarakat dari pada kunjungan yang dilakukan, katakan NUrdin, juga bertujuan membangun Sumber Daya Manusia dalam bidang agama, olahraga dan kesehatan.

Dengan menyewa kapal dan membeli BBM, Nurdin mengakui biayanya sangat besar. Oleh sebab itu, pihaknya sedang mempelajari, nanti akan menyewa kapal atau mengadakan kapal sendiri.

Sebagaimana diketahui, akibat chasflow arus kas pendapatan dan belanja APBD Provinsi Kepri 'oleng' atau tidak seimbang. Pemerintah provinsi Kepri saat ini menunggak utang BBM kapal operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri mencapai Rp2-3 miliar pada seorang pengusaha di Tanjungpinang.

Anggota DPRD Kepri, Sarafuddin Aluan mengatakan, terungkapnya tunggakan utang BBM operasional kapal jalan-jalan Gubernur ke pulau hingga Rp2 miliar di Biro Umum Provinsi Kepri itu dalam rapat pembahasan anggaran dengan sejumlah mitra Komisi DPRD Kepri termasuk Biro Umum serta DPPKAD provinsi Kepri beberapa waktu lalu.

"Jalan-jalan habiskan anggaran utang minyak sama pihak ke tiga sampai Rp2 miliar, kasihan pengusahanya," ujar Sarafudin Aluan, saat itu.

Editor: Gokli

---