Narasumber di Anti Corruption Summit 2018 Makasar

Rahma Sebut Perempuan Punya Peran Besar Cegah Korupsi

BATAMTODAY.COM, Makasar - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma menjadi narasumber pada Perhelatan Anti Corruption Summit 2018 di Four Points by Sheraton Makassar. Bertindak sebagai gerakan 'Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)', Rahma memaparkan materainya denga tema "Perempuan Sebagai Agen Terdepan dalam Membangun Generasi Anti Korupsi".

Ia menjadi narasumber bersama Rukka Sombolinggu dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Suwidi Toni dari Gerakan Korupsi Lintas Perguruan Tinggi di perhelatan Anti Corrupton Summit, Makasar itu pada Rabu (24/10/2018) lalu.

Pada paparanya, Rahma mengatakan perlunya komitmen dan kejujuran yang kuat dari semua pihak, untuk berani melawan korupsi, yang dimulai dari diri sendiri dan dari dalam keluarga sendiri.

Sebagai bagian dari Gerakan Perempuan Anti Korupsi (GPAK) yang merupakan binaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Rahma, perempuan harus mensosialisasikan pencegahan anti korupsi ke segala lini. Mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga ke lembaga pemerintahan.

"Kita harus mengedepankan kejujuran yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga dan itu merupakan langkah awal melawan korupsi," tegas Rahma.

Rahma juga mengatakan, sebagaimana yang dialaminya, melawan korupsi sudah merupakan tekat yang terpatri dalam hidupnya. Dia teguh memegang komitmen itu ketika masuk ke panggung politik dan sekaligus membuat karir politiknya meroket.

Pada Pemilu 2014 lalu, dia tercatat sebagai peraih suara terbanyak di DPRD Kota Tanjungpinang dan kini menjabat Wakil Wali Kota Tanjungpinang periode 2018-2023.

Melawan korupsi, katanya, tidak ada kata menunggu nanti, besok atau lusa. Mulai dari sekarang, harus berani mengikrarkan diri untuk anti korupsi agar kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik lagi ke depan.

GPAK yang merupakan binaan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi wadah bagi Rahma dan anggota relawan lainya di Indonesia untuk mengkampanyekan anti korupsi.

Perempuan, jelas Rahma, memiliki peran besar dalam mencegah atau mengakibatkan kaum pria (suami) tersungkur melakukan korupsi atas prilaku wanita yang menginginkan sesuatu hal, hingga mendesak suami tercebur ke dalam praktik korupsi.

"Misalnya, banyaknya tuntutan seorang istri terhadap suami. Hal ini berpotensi sebagai pendorong. suami melakukan korupsi, terlebih yang diminta sang istri itu di luar kemampuanya. Dan ini tentu akan berbalik jika sang istri menerima apa adanya dan selalu mengingatkan suami untuk tidak bertindak koruptor," katanya.

Seorang ibu kata dia, sangat berperan menanamkan semangat anti korupsi di keluarganya dengan menekankan nilai-nilai kejujuran pada anak-anaknya. Apalagi saat ini, pengajaran nilai-nilai kejujuran dalam keluarga di Indonesia tergolong sangat minim.

"Pengajaran nilai-nilai kejujuran ini, saat ini sangat rendah dan mengkhawatirkan. Ibu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. harus mengajar dan mendidik serta membiasakan anaknya untuk berprilaku jujur yang nantinya berujung pada perilaku yang positif. Dari situlah perilaku korupsi dapat dicegah yang dimulai dari keluarga," pungkas Rahma.

Melalui gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" yang diikutinya, Rahma mengharapkan, akan terus mendorong perempuan di Kepulauan Riau untuk dapat membentengi keluarganya dari tindakan korupsi, serta merubah pandangan bahwa korupsi yang dianggap telah membudaya, berubah menjadi membudayakan anti korupsi.

"Upaya pencegahan korupsi akan dapat dilakukan bersama dan SPAK merupakan salah satu jalan melakukan perubahan. SPAK bukan sebuah organisasi, sehingga membuka ruang bagi siapa saja untuk bergabung dalam gerakan anti korupsi ini. Penanaman budaya anti korupsi, tentu bukan pekerjaan yang dapat dicapai dalam satu atau dua tahun. Ini pekerjaan jangka panjang. Dan ini tetap harus dimulai dari sekarang," jelas Rahma.

Sebagai Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan, akan menjadi bagian dari sistem dan pengambil keputusan bersama Wali Kota, dengan tanggung jawab yang diemban, dia sadar, akan semakin besar pula peluang untuk korupsi.

Tetapi sebagai Kepala Daerah, tambah dia, dengan ikrar, dan sumpah jabatan yang diucapkan, akan terus berkomitmen untuk dirinya sendiri dan memberi contoh bagi orang lain, agar terhindar dari perilaku korupsi.

Acara ini juga menghadrikan, Prof Dr Mahfud MD yang memberikan materi "Peran Akademisi dalam Pemberantasan Korupsi" yang dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipimpin oleh Laode M Syarif, Komisioner KPK, Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu M Ayang Rektor Universitas Hasanuddin, Dr Mohammad Nasih Rektor Universitas Airlangga dan Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah.

Editor: Gokli

---