Anggaran OPD Kepri Tahun 2019 Dipotong, Sekda Berpesan Jangan Berkecil Hati

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Riau tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp3,3 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar lebih dari Rp200 miliar dibandingkan dengan APBD 2018 sebesar Rp3,5 triliun lebih.

Dengan turunnya APBD 2019 mendatang, maka Pemprov Kepri harus melakukan langkah efisiensi anggaran terhadap program-program yang dinilai kurang menyentuh kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengungkapkan, pada tahun 2019 mendatang pihaknya tidak hanya mengefisiensi anggaran proyek fisik saja. Namun, sejumlah kegiatan juga akan dicoret dengan alasan minimnya alokasi anggaran.

Oleh karena itu, Arif meminta agar Kepala Organisasi Petangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk tidak berkecil hati dengan langkah efisiensi yang saat ini tengah dilakukan Pemprov Kepri.

"Kepala OPD harus memahami dengan kondisi keuangan daerah saat ini. Langkah efisiensi ini untuk penganggaran di APBD murni 2019 nantinya," kata Arif, Jumat (26/10/2018).

Ia mengatakan, dari proyeksi APBD 2019 sebesar Rp3,3 trilun tersebut, Pemprov Kepri harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp350 miliar guna membayar utang tunda baya kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan fisik di tahun 2018. Anggaran untuk tunda bayar tersebut, tidak bisa diganggu gugat karena sudah menjadi kewajiban yang harus dikeluarkan dan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Untuk itu, langkah efisiensi harus dilakukan demi meneruskan program-program prioritas yang bertujuan langsung meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Ini salah satu yang menjadi penyebab dilakukan efisiensi kepada OPD, sehingga semua harus memahaminya," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Sekda, penyesuaian anggaran di masing-masing OPD ini tegasnya, tidak akan mengganggu Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Pemprov Kepri dan Rencana Kerja (Renja) yang sudah diagendakan oleh masing-masing OPD.

"Walau ada pengurangan atau efisiensi di OPD ini tapi masih mengutamakan untuk program yang sifatnya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov dan DPRD Provinsi Kepri saat ini tengah memasuki pembahasan Pra Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Murni 2019.

Namun dalam proses pembahasan Pra KUA-PPAS ini, sudah dikeluhkan oleh sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Pasalnya banyak program dan kegiatan yang dicoret, bahkan pemangkasan mencapai lebih dari 50 persen dari anggaran tahun sebelumnya.

Editor: Yudha

---