Pemprov Defisit Anggaran Rp307 Miliar, OPD Penghasil Terlalu Muluk-muluk Pasang Target PAD

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah dipastikan menanggung defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 sebesar Rp307 Miliar. Hal tersebut diakui Wakil Gubernur Kepri Isdianto saat dijumpai di Kantor Gubernur, Pulau Dompak Selasa (17/7/2018).

Ia mengakui, defisit anggaran yang terjadi pada APBD-P 2018 ini tak semata disebabkan karena dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah, kebanyakan OPD penghasil PAD tidak mencapai target pendapatan.

Hal itu disebabkan karena hampir seluruh OPD itu memasang target pendapatan yang terlalu tinggi. Namun, dalam realisasinya justru tidak mampu mencapai target tersebut.

Ia mencontohkan seperti pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri yang memasang target PAD hingga Rp60 miliar untuk labuh jangkar. Namun, sejak dua tahun terakhir target tersebut tidak pernah terealisasi.

"Itu salah satunya, OPD-OPD penghasil PAD lainnya kondisinya rata-rata seperti itu," sebut mantan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri.

Selain itu, lanjut Isdianto, tidak tercapainya target penerimaan PAD pada semester ini disebabkan karena adanya pengaruh harga minyak dari Pertamina. Sehingga, kata dia otomatis langsung berdampak pada target penerimaan PAD. Meskipun, ada peningkatan hasil dari program pemutihan pajak.

"Target PAD ini, kalau mandek saja satu sektor maka akan langsung berdampak pada pendapatan lainnya," katanya.

Secara rinci, dijelaskan Wagub, defisit APBD-P tahun 2018 ini, untuk dana perimbangan diprediksi menyumbang sekitar Rp100 miliar, tidak tercapainya target OPD penghasil diperkirakan Rp200 miliar lebih, dan PAD sebesar Rp 10-15 miliar.

"Jadi akumulasi dari itulah yang menyebabkan defisit sampai segitu (Rp307 miliar)," tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya akan memanggil seluruh OPD penghasil PAD untuk sama-sama mencari solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini. Serta, menginstruksikan agar OPD tersebut tidak terlalu muluk-muluk dalam menentukkan target. akan

"Kalau memang tidak mungkin tercapai, lebih baik ke depannya dikeluarkan saja dari nomenklatur," pungkasnya.

Editor: Yudha

---