Tanjungpinang

  1. Home
  2. halaman
  3. Tanjungpinang

Kunjungi Tanjungpinang, Jusuf Kalla Dijadwalkan Lantik Pengurus PMI Kepri Periode 2022-2027

19-01-2023 | 13:12 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla melakukan kunjungan ke Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (19/1/2023).

Kedatangan Jusuf Kalla di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang ini disambut secara langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kepri, Isdianto.

Menko Airlangga Restui Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Bengkong

19-01-2023 | 10:33 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong di Kota Batam, mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan melalui surat dari Menko Airlangga Hartarto ke Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad tertanggal 16 Januari 2023.

Ibnu Roji Pindah Tugas ke Kelurahan Kampung Bugis

18-01-2023 | 16:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kelurahan Air Raja menggelar pisah sambut dan serah terima jabatan Lurah dari Ibnu Roji kepada Sudarman, Rabu (18/1/2023) siang.

Tingkatkan Disiplin Personel, Propam Polresta Tanjungpinang Gelar Operasi Gaktiblin

18-01-2023 | 16:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Propam Polresta Tanjungpinang menggelar Operasi Penegakan, Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel Polresta Tanjungpinang usai apel pagi, Rabu (18/1/2023).

Pasca Putusan MK, KPU Matangkan Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Kepri

18-01-2023 | 13:56 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - KPU Kepri melaksanakan uji publik penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD di Hotel Nite and Day (Laguna) Jalan Bintan, Kota Tanjungpinang, Selasa (17/01/2023).

Uji publik itu dilaksanakan KPU Kepri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 9MK) nomor 80/PUU-XX/2022 yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.