Implementasi Kebijakan Pengetatan Pembatasan Harus Tegas dan Konsisten

02-07-2021 | 14:38 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Apapun istilah yang dipilih pemerintah untuk merespon dan mengendalikan lonjakan kasus positif Covid-19 yang terjadi saat ini, ketegasan dan konsistensi implementasinya menjadi syarat mutlak.

Efektivitas pengetatan pembatasan di saat terjadi lonjakan kasus menjadi pertaruhan dari semua upaya besar bangsa ini untuk segera keluar dari berbagi himpitan pandemi.

LaNyalla Minta Semua Pihak Hormati Keputusan Penundaan Kompetisi Liga 1

02-07-2021 | 08:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kian melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 membuat Kompetisi Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 akhirnya ditunda. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut.

Awalnya, Kompetisi Liga 1 akan kick off pada 9 Juli 2021, sementara Liga 2 sekitar dua pekan setelahnya. Namun, rencana itu ditunda setelah PSSI berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Polri. Keselamatan dan kesehatan masyarakat, termasuk para pemain dan ofisial tim, adalah alasan utamanya.

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Antisipasi Gelombang PHK saat PPKM Darurat

02-07-2021 | 08:37 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dimulai 3 Juli 2021. Meski begitu, LaNyalla meminta agar pemerintah melakukan antisipasi dampak dari PPKM Darurat, di antaranya gelombang PHK.

Pembahasan DIM RUU Otsus Papua akan Dikawal Terus DPD RI

02-07-2021 | 08:24 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Papua Barat, Filep Wamafma menekankan bahwa Tim Kerja (Timja) Otsus DPD RI akan terus mengawal pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Otsus Papua.

Filep mengatakan Timja Otsus DPD RI juga mengapresiasi sikap pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Otsus DPR RI beserta Panitia Kerja (Panja) yang memberikan ruang untuk adanya penambahan pasal-pasal lain selain 3 pasal UU Otsus yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah.

DPD RI Bahas RUU Otsus Papua Bersama DPR RI dan Pemerintah

02-07-2021 | 08:09 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Timja Otsus Papua DPD RI Yorrys Raweyai menaruh harapan besar terkait RUU Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua). Otsus Papua diyakini mampu memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Papua.

Senator asal Papua Yorrys Raweyai mengatakan masyarakat Papua sangat mengharapkan Pansus yang saat ini sedang bergulir bisa membawa angin segar. Sekaligus memberikan solusi terbaik untuk massa depan Papua dalam NKRI.

Hari Bhayangkara ke-75, Ketua DPD RI Harap Polri Makin Humanis Mengabdi ke Rakyat

01-07-2021 | 15:12 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polri, tepat di Hari Bhayangkara ke-75, Kamis (1/7/2021). LaNyalla juga menyampaikan sejumlah harapan untuk Polri, khususnya di era pandemi Covid-19.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-75, mengambil tema 'Transformasi Polri yang Presisi mendukung percepatan penanganan Covid-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju'.

Komite I DPD RI Desak Pemerintah Perkuat Kementerian Desa

01-07-2021 | 08:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi adalah kementerian yang bisa dikatakan sebagai kementerian 'baru' oleh karena itu harus diperkuat dalam mewujudkan kemandirian desa dan pembangunan di desa.

Dalam Diskusi bertema, 'Siapa Menteri yang Menangani Desa?' Pada Selasa (29/6/2021) Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa Kementerian Desa Harus di Perkuat, bahkan menurutnya dalam revisi UU Desa yang diusulkan DPD RI, Komite I DPD RI memperjuangkan agar.
Kementerian Desa diperkuat

Bisa Jadi Tameng Koruptor, Pemerintah Diminta Cabut MoU Pengusutan Dana Desa

01-07-2021 | 08:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto meminta pemerintah agar mencabut nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) tentang pengusutan korupsi dana desa. MoU tersebut dinilai menjadi tameng para koruptor dana desa bisa bebas dari jeratan hukum.

"Kehadiran MoU itu menjadi berkah bagi para koruptor dana desa. Banyak pelaku korupsi di desa-desa lolos dari jeratan hukum karena adanya MoU tersebut," kata Abraham di Jakarta, Rabu (30/6/2021).