DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI mendorong pengembangan hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru di bidang pariwisata, energi terbarukan, dan industri rumah tangga, agar semakin mempererat hubungan persahabatan yang sudah berlangsung 61 tahun, dan bermanfaat bagi masyarakat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia dan Rusia berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan dalam rangka menyambut peringatan 70 tahun hubungan bilateral RI-Rusia yang jatuh pada 3 Februari 2020.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI meningkatkan kemitraan strategis dengan Uni Eropa dalam kerjasama kedua belah pihak. Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap konsep kemitraan strategis antara DPD RI dengan Uni Eropa dapat segera diselesaikan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI memandang Undang-Undang Pilkada saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI memandang penghapusan 10 cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua dapat dikaji ulang dan dicarikan solusinya. Salah satu alasan penghapusan cabor tersebut karena ketidaksiapan sarana dan prasarana venue atau lapangan pertandingan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite II DPD RI menilai Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah harus direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Lantaran, situasi saat ini persoalan sampah yang begitu besar dan harus segera diantisipasi oleh pemerintah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersepakat untuk saling bersinergi dalam implementasi program kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite I DPD RI melihat penyederhaan birokrasi belum cukup efektif mengatasi persoalan Apartur Sipil Negara (ASN) Indonesia, meskipun penyederhanaan birokrasi tersebut dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan menyederhanakan rantai birokrasi pada pemerintahan.