DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menilai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 6 Juni mendatang dinilai terlampau berani

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI melakukan Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (8/5/2020) lalu, membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia meminta pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial kepada warga yang terdampak wabah corona.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, menanggapi banyaknya keluhan atas distribusi bansos bagi korban wabah corona yang dinilai tidak merata.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai persoalan dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan bila tak dikelola dengan manajemen krisis yang baik. Kejadian luar biasa dan bencana nasional ini juga membutuhkan sikap bersama yang tak hanya mengandalkan pemerintah saja.

BATAMTODAY.COM, Jakarta -Pimpinan Komite II DPD RI mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong-royong bersama pemerintah untuk mengatasi pandemik Covid-19. Untuk itu, jangan membuat polemik baru yang justru menyudutkan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Penyelenggaraan KKT ASEAN Plus Three yang diadakan secara virtual pada Selasa (14/4/2020), Pimpinan BKSP DPD RI mengharapkan adanya penguatan solidaritas dan kerjasama ASEAN dan mitranya dalam menghadapi Covid-19 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI yang membidangi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menilai, sejauh ini pemerintah belum memiliki panduan yang baku dalam memerangi wabah corona virus disease 2019 (Covid-19).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Pusat dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 telah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona.