DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Tumpang tindih kewenangan mengenai pengelolaan Pulau Batam antara Badan Pengusahaan Batam yang kini telah berubah menjadi Badan Pengelola (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam hingga kini belum selesai, dan tetap membuat investor bingung karena belum aturan yang jelas mengatur hal itu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pemerintah daerah (Pemda) diminta proaktif untuk mengejar angka-angka rekonsiliasi, terkait penyusutan drastis penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak dan dan migas (Migas) yang diterima Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 2016.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood Perlu memimpin Rapat Tim Ahli Komite III DPD RI yang memaparkan kesimpulan empiris terkait RUU Corporate Sosial Responsibilitay (CSR) atau tanggung jawab sosial persuahaan, setelah melakukan seminar di tiga wilayah, yakni Bojonegoro (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara) dan Makkasar (Sulawesi Selatan).

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Di Indonesia pelaksanaan corporate sosial responsibility (CSR) telah diatur didalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun UU tersebut tidak memberikan sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan CSR.

BATAMTDAY.COM, Jakarta-Masyarakat pengguna moda transportasi udara di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) banyak yang mengeluhkan pelayanan dan kondisi kenyamanan penumpang di Bandara Hang Nadim dibawah pengelolaan BP Kawasan Batam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Batam sangat memerlukan dukungan lokasi berjualan yang layak agar bisa maju dan berkembang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood menilai negeri ini seperti berada dalam jeratan krisis multidimensional yang tak kunjung usai. bahwa berdasarkan indeks persepsi korupsi dari Lembaga survei Transparency International tahun 2015, Indonesia masih masuk jajaran negara-negara terkorup dengan menempati peringkat ke-88 dari 168 negara.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Hingga tahun 2015 akhir, tercatat bahwa rasio elektrifikasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih 84%, masih jauh dari target nasional sebesar 97%. Rasio elektrifikasi yang masuk zona merah alias berbahaya adalah di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang, mengingat tingginya waiting list (daftar tunggu), baik rumah tangga, jasa dan industri.