Hardi Kritik Pelepasan Calon Jamaah Haji oleh Bupati dan Walikota

27-09-2017 | 18:38 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengkritik pelaksanaan prosesi calon jamaah haji dari setiap kabupaten atau kota oleh Bupati dan Walikota ibukota provinsi selama ini dinilai telah menguras energi para jamaah.

Pancasila Merupakan Wujud Kasih sayang Sesama Rakyat

24-09-2017 | 11:31 WIB

BATAMTODAY.COM, Padang - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang mengatakan setiap butir yang terdapat dalam Pancasila merupakan wujud kasih sayang sesama rakyat Indonesia.

Hardi Menilai Ketahanan Keluarga Diperlukan untuk Bentengi Permasalan Sosial

14-09-2017 | 12:14 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Meski demikian, perannya sangat besar. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. 

Hampir Seluruh Wilayah di Kepri Ditemukan Permasalahan e-KTP

13-09-2017 | 15:01 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komite I DPD RI Muhammad Nabil mengungkapkan, hampir seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ditemukan berbagai permasalahan perekaman dan tidak tersedianya blanko e-KTP.

Dualisme Kewenangan Pemko dan BP Batam Saat Ini Capai Puncaknya

13-09-2017 | 12:14 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam saat ini tengah mengalami puncaknya.

Sosialisasi Empat Pilar ke Pemuda dan Mahasiswa Dinilai Tepat

10-09-2017 | 15:06 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Senator asal Provnsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Nabil menegaskan, sosialisasi pemahaman Empat Pilar MPR RI kepada para pemuda dan mahasiswa dinilai sangat tepat.

DPD RI Minta Pemerintah Beri Fleksibilitas Kepala Desa Kelola Dana Desa

10-09-2017 | 10:06 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI meminta pemerintah memberikan fleksibilitas kepada desa untuk mengambil kebijakan terkait implementasi dana desa karena desa merupakan objek dalam pembangunan yang paling paham kebutuhan daerahnya.

Jangan Sampai semua Kepala Desa Tertangkap karena Dana Desa

08-09-2017 | 13:26 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada tahun keempat ini menuai banyak penyelewengan di lapangan. Karena itu, DPD RI meminta agar regulasi mengenai Dana Desa harus diluruskan agar para kepala desa tidak ditangkap akibat penyalagunaan anggaran tersebut.