Hardi Sebut UMKM Masih banyak Hadapi Kendala, terutama Permodalan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan usaha kerakyatan yang dibangun berdasarkan asas kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional.

Karakteristik UMKM antara lain jumlahnya banyak dan tersebar merata keberadaannya, terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang luas dengan harga terjangkau.

Hal itu disampaikan Anggota Komite IV DPD RI, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepr) Hardi Selamat Hood, Selasa (29/1/2019).

"Namun kendala yang sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan permodalan, kurangnya agunan dan keterbatasan skill dan teknologi yang berujung kepada terbatasnya akses pembiayaan perbankan/lembaga keuangan," kaa Hardi.

Menurut Hardi, program pemerintah melalui kebijakan fiskal dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR dimaksudkan untuk meningkatkan dan akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

"KUR merupakan kredit perbankan yang disubsidi bunganya oleh pemerintah, sehingga tetap harus dikembalikan," katanya.

Hardi mengatakan, sejak Januari 2018, Kemenko telah menurunkan suku bunga KUR menjadi 7 % dimana sebelumnya 9 %. Penurunan suku bunga memang disambung baik oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang diterima dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) bahwa penyaluran KUR 2018 sampai dengan bulan Februari 2018 telah disalurkan kepada 112.932 debitur KUR di seluruh Indonesia atau telah mencapai realisasi penyaluran sebesar Rp2,66 triliun atau sebesar 2,22% dari total rencana plafond KUR tahun 2018 yang akan dikucurkan yaitu sebesar Rp120 triliun.

Penyaluran KUR di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dari periode Januari s/d Mei 2018 didominasi oleh Bank Penyalur BRI yaitu sebesar 85,25% dari 6,487 keseluruhan debitur atau 57,05% dari Rp197,2 M akad kredit. Kemudian diikuti oleh BNI 1946, Bank Mandiri, BRI Syariah.

Dari beberapa jenis KUR yang disalurkan terdapat pula 1 debitur TKI dan 377 debitur Ultra Mikro (UMi) yang memanfaatkan fasilitas dana tersebut. Namun berdasarkan penyaluran KUR per-wilayah, Kota Batam mencatatkan jumlah akad tertinggi yaitu 41,18% dari total jumlah akad periode tersebut, dengan diikuti 37,07% dari total debitur KUR.

Untuk penyaluran KUR per-sektor ekonomi, 57,19% diserap oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.710 debitur KUR. Realisasi ini telah melampaui beberapa sektor yang diunggulkan seperti Pertanian, perburuan dan kehutanan (6,69%), Perikanan (11,15%), Industri & pengolahan (3,08%) dan Kontruksi (0,09%).

"Akses pembiayaan UMKM kepada KUR tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah yang terus menerus melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pelaku usaha UMKM setempat untuk turut serta berpartisipasi memajukan perekonomian," katanya

Hal ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengajuan KUR. Sehingga para pelaku UMKM dapat mempersiapkan berkas yang diperlukan sebagai syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat.

Editor: Surya

---